Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah menggratiskan penggunaan fasilitas olahraga yang dikelola langsung oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Senin (30/6/25), dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Penjelasan Bupati atas usulan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andre Pratama, menegaskan bahwa pembangunan dan pelayanan publik harus berbasis kepentingan rakyat.
Baca: Said Abdullah Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan ruang-ruang publik, termasuk fasilitas olahraga, dapat diakses gratis oleh masyarakat.
"Kami meminta agar retribusi penggunaan lapangan olahraga di Stadion Sei Bilal dan GOR Sei Sembilan digratiskan untuk masyarakat umum, terutama untuk lapangan futsal, basket, voli, dan tenis," ujar Andre dalam forum resmi tersebut.
Namun, Andre menjelaskan kebijakan pembebasan retribusi ini dikecualikan untuk kegiatan bersifat privat, seperti yang diselenggarakan oleh event organizer (EO), komunitas tertutup, atau perseorangan yang memungut biaya peserta.
Menurutnya, pengelolaan fasilitas olahraga oleh pemerintah daerah harus menjamin keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan muda yang membutuhkan ruang berekspresi dan berolahraga tanpa beban biaya.
Tak hanya soal retribusi, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kondisi fisik fasilitas publik yang dianggap masih jauh dari kata layak, pemerintah daerah diminta untuk segera memperbaiki sarana pendukung seperti kursi penonton, toilet umum, dan sistem pendingin ruangan di gedung olahraga dan stadion.
"Kami ingin masyarakat menikmati layanan publik yang memadai, aman, dan nyaman. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjamin kualitas fasilitas yang digunakan oleh publik," tegas Andre.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya ruang publik yang benar-benar berpihak pada rakyat dan menolak adanya bentuk-bentuk privatisasi terselubung terhadap aset milik daerah yang justru membatasi akses masyarakat.
Baca: Ini Pesan Penting Wanto Sugito Kepada PPPK yang Baru Dilantik
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, perubahan Perda Pajak dan Retribusi harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola layanan publik, bukan sekadar menaikkan potensi pendapatan daerah.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pengelolaan sarana olahraga diarahkan untuk membina potensi anak-anak muda Nunukan, dengan fasilitas gratis dan berkualitas, masyarakat dapat lebih aktif berolahraga dan menciptakan pola hidup sehat.
Pandangan ini sejalan dengan semangat Fraksi PDIP dalam membangun daerah berbasis kebutuhan riil masyarakat.
"Kesejahteraan wong cilik harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah," tambah Andre.
