Karanganyar, Gesuri.id – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dinobatkan menjadi instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbaik pertama dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Peringkat kedua diraih RSUD Dr Moewardi dan peringkat ketiga RSUD Dr Margono Soekarjo.
Selain itu juga diberikan penghargaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal Pemprov Jateng kepada lima pemerintah kabupaten/ kota terbaik. Yaitu, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara dan Kota Magelang.
Baca: Ganjar Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 7,48 Persen
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, di Hotel Alana Kabupaten Karanganyar, Rabu (24/10). Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Gatot Darmasto, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono KS, bupati/ wali kota se-Jateng, kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan inspektur kabupaten/ kota se-Jateng.
Ganjar menyampaikan penghargaan diberikan untuk mengapresiasi pihak yang telah berupaya memperbaiki sistem. Diakui, saat ini Jawa Tengah menunjukkan prestasi yang semakin baik. Kendati begitu, perbaikan tetap mesti dilakukan. Percepatan budaya integritas harus tetap dikerjakan.
Memang, imbuhnya, membangun budaya integritas tidak gampang. Namun jika itu dilakukan akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Ganjar menunjuk contoh saat awal menjabat sebagai gubernur, dia sering mendapat oleh-oleh ketika berkunjung ke daerah.
Perlahan, Ganjar mengingatkan agar pihak yang dikunjungi tak lagi memberikan buah tangan. Kalau pun mereka memaksa, dia akan membelinya agar terhindar dari gratifikasi.
“Sekarang, budaya ini sudah dibalik. Semua itu butuh komitmen bersama. Bagaimana membangun kesadaran budaya yang bersih,” beber mantan anggota DPR RI ini.
Ganjar berharap, pemerintah kabupaten/ kota yang mempunyai best practice agar membagikannya kepada daerah lain. Sehingga semua bisa belajar demi meningkatkan pelayanannya.
“Ayo di-share agar bisa ditiru kabupaten/ kota yang lain. Provinsi meniru juga tidak apa-apa. Agar kita bisa kompak untuk melaksanakan dan merencanakan pembangunan. Bagaimana penganggaran yang baik, relasi dengan DPRD, dan lainnya. Saya agak ngeri kalau melihat banyak pejabat yang diangkut KPK. Cegah yuk biar tidak mengalami hal serupa. Bangun kesadaran untuk cegah korupsi,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Baca: Ganjar Minta KNPI Tak Usung Program Konvensional
Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata mengapresiasi keberhasilan Jawa Tengah yang selama 2018 ini nyaris tidak ada kejadian operasi tangkap tangan (OTT). Kendati begitu dia berharap hal itu karena memang semuanya betul-betul sudah bekerja dengan baik, bukan karena sudah mengetahui pemeriksaan apa yang akan dilakukan KPK.
Alexander juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Sebab, jika IPK naik, investor luar negeri akan berdatangan ke Indonesia. Peluang kerja pun meningkat, dan pendapatan pajak akan tinggi. Sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.
