Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai program bantuan sosial (bansos) bukanlah solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menyampaikan, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus diteliti kembali terkait penyaluran bansos yang menyebabkan 95.668 penduduk di Ibu Kota mengalami kemiskinan ekstrem.
"Itu yang mesti diteliti, kenapa bisa? Apakah mereka tidak mendapat KJP? Apakah tidak dapat kartu yang lainnya yang berupa jaring pengaman sosial, bansos bukan jawaban. Emangnya itu bansos datang sekali langsung sehat? Nggak," kata Gilbert, Rabu (1/3).
Baca: Kemensos Terus Perbaharui Data Penerima Bansos
Menurutnya, bansos tersebut bukan bantuan yang tidak berlanjut. Dia mencotohkan seperti seseorang yang perlu mendapat asupan makanan tiga kali sehari.
Dia bilang bansos, tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapitanya di bawah Rp11.633 per hari.
"Karena bansos itu cuma suntikan sekali kayak orang makan sekali kan besok siang lapar lagi. Tapi, kalau dia memiliki jaring pengaman sosial maka dia akan memiliki kesinambungan, nah apakah mereka ini mendapat?" katanya.
Selain itu, Pemprov DKI juga harus meneliti latarbelakang masyarakat atas pendidikan yang ditempuh. Menurutnya, hal itu tak bisa dilakukan secara sederhana.
"Kemudian yang kedua harus diteliti, kenapa mereka bisa mendapatkan begitu apakah ketidakmampuan atas pendidikan atau segala macam, harus diteliti begitu karena itu bukan persoalan sederhana," ujarnya.
Gilbert menyampaikan, kemiskinan ekstrem sudah jadi masalah yang sudah lama tak teratasi di Jakarta. Ia menilai perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut, seperti klasterisasi sejumlah masalah agar penanganannya lebih tepat.
Baca: Kemensos Kucurkan Rp191,97 Miliar untuk Bansos di Sulut
"Ada orang yang tidak punya tempat tinggal tapi dia punya pekerjaan, ya dikasih rusun. Jadi, pendekatannya ini harus di klusterkan. Ini kan persoalan yang sudah puluhan tahun berkarat," katanya.
Meski demikian, Gilbert berharap masalah tersebut bisa ditangani dengan baik oleh Heru Budi. Menurutnya, masalah ini hanya bisa diatasi dengan adanya kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat kecil. "Itu bukan persoalan yang rumit, itu hanya perlu kebijakan, perlu keberpihakan," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat tingkat kemiskinan ekstrem di Ibu Kota meningkat 0,89 persen atau sebesar 95.668 jiwa per Maret 2022.
