Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, menyoroti kebijakan sejumlah SMP di bawah naungan Yayasan PGRI yang memungut uang pangkal atau uang gedung yang dianggap sangat membebani masyarakat miskin dan berpotensi memperbesar angka anak putus sekolah di Kota Bogor.
“Ini sangat ironis. Banyak anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung dan tidak lolos di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung dan keterbatasan sumber penghasilan orang tua nya. Saat mereka beralih ke sekolah swasta, justru harus menghadapi pungutan tinggi yang tak sanggup mereka bayar. Lalu, dimana letak keadilan sosial dalam akses pendidikan?” tegas Atty kepada wartawan, Kamis (11/7/2025).
Baca: Ganjar Pranowo Hadiri Seminar Praktek Ideologi Pancasila
Atty menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar rakyat yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua kalangan, tanpa terkecuali. Ia menilai, tidak sedikit pejabat terkait yang berlindung dibalik dalih regulasi, namun abai terhadap kenyataan dan kebutuhan di lapangan.
“Banyak anak miskin kini hanya jadi penonton. Apakah sedemikian sulitnya mereka mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri?” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan menyesalkan Dinas terkait sangat lambat mengambil langkah cepat dan strategis, diantaranya dengan mengajukan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri, sebagaimana kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat untuk menekan angka putus sekolah.
“Saya menduga ada ketidakseriusan dalam menyikapi persoalan ini. Bahkan bisa jadi ada kemufakatan sistematis yang akhirnya malah merugikan anak-anak miskin. Seharusnya pemerintah hadir untuk membela hak dasar rakyatnya,” imbuhnya.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
Meski begitu, Atty tetap memberikan apresiasi kepada sekolah swasta, khususnya SMP PGRI yang memberikan keringanan berupa cicilan uang pangkal bagi wali murid yang tidak mampu.
“Saya haturkan terima kasih kepada sekolah yang bijak dan berpihak kepada rakyat kecil. Tapi saya mengecam sekolah-sekolah yang memaksa pembayaran lunas tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi wali murid. Itu kejam dan tidak manusiawi,” tegasnya.
Atty pun mengajak semua pihak untuk mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam menyusun kebijakan pendidikan, agar tidak ada lagi anak-anak miskin yang kehilangan masa depan hanya karena tak sanggup membayar biaya sekolah.
