Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, memaparkan secara komprehensif strategi ketahanan pangan nasional menghadapi tantangan tahun 2026 dalam dialog inspiratif Siaran Radio Elshinta bertajuk “Ketahanan Pangan, Tata Kelola Hutan, dan Risiko Bencana Alam” yang digelar pada Jumat (2/1).
Dalam dialog tersebut, Prof. Rokhmin menyoroti capaian penting Indonesia yang berhasil mencatat surplus beras pada 2025, sekaligus mengingatkan bahwa tantangan struktural dan lingkungan masih membayangi keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
"Tak hanya itu, sektor perikanan tampil perkasa dengan capaian swasembada dan ekspor yang mengharumkan nama bangsa di kancah global," ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini.
Prof. Rokhmin menegaskan bahwa capaian swasembada pangan tidak boleh berhenti pada angka produksi semata. Pada 2025, Indonesia tercatat mengalami surplus beras dengan produksi sekitar 34 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional 32 juta ton, didukung stok Bulog yang mencapai 3,7 juta ton. Namun demikian, menurutnya, keberhasilan tersebut harus dibaca secara lebih mendalam dan strategis.
“Swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi. Kita harus membangun sistem pangan yang kokoh, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Guru Besar IPB University ini juga menyoroti ketergantungan impor yang masih tinggi pada sejumlah komoditas strategis seperti daging sapi, kedelai, dan gandum. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pangan nasional agar lebih mandiri dan berdaulat.
Ia kemudian memaparkan lima indikator utama ketahanan pangan yang harus berjalan secara simultan, yakni produksi pangan yang cukup dan stabil, kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak sebagai garda terdepan, distribusi logistik yang merata hingga pelosok negeri, keamanan pangan (food safety) demi kesehatan rakyat, serta keberlanjutan melalui mitigasi perubahan iklim.
“Indonesia punya modal besar, tapi harus dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan agar ketahanan pangan berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan,” tegasnya.
Prof. Rokhmin juga menyoroti berbagai persoalan struktural di sektor pertanian, terutama sempitnya rata-rata kepemilikan lahan petani sawah di Pulau Jawa yang hanya sekitar 0,4 hektare, jauh di bawah skala ekonomi ideal minimal dua hektare. Di sisi lain, laju konversi lahan pertanian terus menggerus kapasitas produksi pangan nasional.
“Tanpa reformasi tata kelola lahan dan perlindungan petani, swasembada hanya akan jadi slogan kosong,” ujarnya.
Pada aspek lingkungan dan mitigasi bencana, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 ini mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola hutan dan lanskap secara menyeluruh. Ia mendorong penerapan moratorium perluasan perkebunan sawit untuk menekan deforestasi yang selama ini berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor.
“Tata kelola hutan dan lanskap harus dibenahi. Jika tidak, kita akan terus dihantui bencana,” katanya penuh peringatan.
Lebih lanjut, Prof. Rokhmin mengangkat konsep *blue food* sebagai solusi pangan masa depan. Menurutnya, protein laut merupakan sumber pangan sehat, melimpah, dan berpotensi besar menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Selain itu, ia juga mendorong revolusi pertanian ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan penggunaan pupuk organik.
"Perlunya mengoptimalkan blue food (protein laut) sebagai sumber pangan sehat dan melimpah, serta mendorong peralihan menuju praktik pertanian yang lebih ramah tanah melalui pengurangan ketergantungan pupuk kimia dan peningkatan pupuk organik," tegasnya.
Dialog tersebut semakin interaktif dengan berbagai pertanyaan dari pendengar yang menyoroti kesinambungan program swasembada lintas pemerintahan, ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, praktik mafia pangan, hingga isu keamanan stok pangan nasional.
Menutup perbincangan, Prof. Rokhmin kembali menekankan bahwa Indonesia memiliki modal alam dan sumber daya yang sangat besar, namun membutuhkan tata kelola yang lebih cerdas dan terintegrasi agar ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan.
“Indonesia punya modal besar. Tapi modal itu harus dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak boleh berjalan sendiri, ia harus seiring dengan perlindungan lingkungan," pungkas Ketua Umum Masyarakat Artikultura Indonesia (MAI).
