Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan sampah setelah tidak diperbolehkannya membuang limbah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, mulai Januari 2026.
Saat ini, Kota Yogyakarta masih diperkenankan membuang sampah hingga 600 ton per bulan ke TPA tersebut.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa mulai tahun depan, sistem pembuangan sampah tidak akan lagi menggunakan metode open dumping atau landfill.
Baca: Eko Suwanto Dorong Pemda DIY Bantu Selesaikan Masalah Sampah
"Yang ditumpuk seperti sekarang ini sudah close. Kalaupun ada, bukan open dumping, bukan landfill. Jadi (kuota) ke Piyungan tetap ada tapi yang diolah dengan insinerator atau RDF," ujarnya dalam keterangan pers pada Selasa (9/9).
Hasto menekankan pentingnya mereduksi limbah, mengingat kapasitas pembuangan yang semakin terbatas. "Oleh sebab itu, pengolahan sampah tidak hanya mengandalkan di hilir, tetapi sektor hulu juga perlu dikurangi," tambahnya.
Baca: Ineu Purwadewi Dorong Pembudayaan Literasi
Ia mengungkapkan perlunya gerakan yang bersifat revolusioner untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait pengelolaan sampah. "Artinya, mengubah dari bawah, yang diubah mindset, cara berpikirnya," kata Hasto. Sebagai langkah awal, Hasto melakukan rangkaian road show ke 14 kemantren untuk mengkampanyekan gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos).
Dalam program ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan beberapa unit ember untuk mengolah limbah sisa dapur yang selama ini mencapai lebih dari 100 ton.
"Pak Kepala DLH saya minta mengawal, penurunan sampah ke depo turunnya sudah berapa. Kemudian, di hilir ditambah pasukannya," tutup Hasto. Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Yogyakarta berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan seiring dengan penutupan TPA Piyungan.
