Depok, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo menyebut persoalan toleransi memang menjadi sebuah hal yang sangat sensitif. Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok harus menyikapinya dengan bijak.
"Terutama pak wali dan pak wakil wali kota, jangan menyebut ini menyudutkan pemerintah, menjatuhkan, bahkan dikaitkan dengan 2024, tidak seperti itu seharusnya. Jangan baperlah,” tuturnya.
Baca: Jaga Kondusifitas Kota Surabaya, Eri Lakukan Hal ini
HTA menyebut pemerintah seharusnya mencoba membedah indikator-indikator yang menjadi penilaian dari Setara Institute, termasuk kebijakan Peraturan Daerah (Perda) serta ucapan dan komentar yang dikeluarkan oleh pejabat publik.
“Salah satunya terkait Perda Religius, yang saat ini tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Waktu itu kami dari PDI Perjuangan mengusulkan untuk mengganti judulnya menjadi Perda Jaminan Kebebasan dan Kerukunan Umat Beragama, tetapi ditolak,” bebernya.
Judul untuk Perda Religus baginya bukan tidak bagus, tetapi konotasi bagi masyarakat akan berfikir negatif jika tidak membaca isinya secara jelas.
Lanjut HTA, pemerintah juga menyebut bahwa di Depok ini toleransi karena tidak pernah ada konflik antar agama.
Baca: Pramono Ajak Umat Muslim Tingkatkan Toleransi & Ibadah
“Iya memang tidak ada, itu yang perlu diapresiasi dan dipertahankan. Tetapi indikator untuk kota toleransi kan bukan hanya konflik yang terjadi antar umat beragama saja, banyak indikator lain,” tutupnya.
Survei Setara Institute yang menyebut Kota Depok menjadi Kota terendah dalam hal toleransi.
