Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menyampaikan pandangannya bahwa hingga saat ini, pembangunan di daerah penyangga seperti Cilincing, Cipayung, dan sekitarnya belum mendapatkan porsi perhatian yang sepadan.
Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki potensi pertumbuhan dan kontribusi yang besar terhadap perkembangan kota secara keseluruhan.
“Kami melihat wilayah pinggiran masih kurang tersentuh pembangunan infrastruktur secara merata. Padahal, wilayah tersebut juga bagian dari Jakarta dan punya peran penting dalam struktur kota,” kata Ida.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
Ida menambahkan bahwa pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan saluran air merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Ia juga menyoroti ketimpangan fasilitas antara pusat kota dengan wilayah lain sebagai hal yang harus segera ditangani oleh pemerintah provinsi.
Ia menekankan bahwa DPRD siap mendorong peningkatan anggaran maupun koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan wilayah secara adil. “Tidak bisa hanya fokus di pusat kota saja. Keadilan sosial dalam pembangunan harus hadir lewat program-program konkret,” ujarnya.
Langkah DPRD ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks Jakarta sebagai kota metropolitan, akses terhadap infrastruktur yang memadai menjadi hak semua warga, tak terkecuali mereka yang tinggal di pinggiran.
DPRD juga mencermati bahwa masyarakat di daerah pinggiran sering menghadapi tantangan seperti kemacetan akibat minimnya jalan penghubung, rawan genangan karena sistem drainase yang belum optimal, hingga terbatasnya akses transportasi umum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terintegrasi agar fasilitas dasar tersebut bisa dibangun atau ditingkatkan.
“Salah satu keluhan masyarakat yang sering kami terima adalah soal jalan rusak dan saluran air yang tak memadai. Ini perlu jadi perhatian karena menyangkut kenyamanan dan kesehatan warga,” tambah Ida.
Dalam pandangannya, pembenahan infrastruktur bukan sekadar membangun fisik semata, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera merealisasikan program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan warga di lapisan bawah.
Selain aspek teknis, DPRD juga mendorong agar pendekatan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Hal ini dinilai penting agar setiap proyek yang digagas benar-benar menjawab kebutuhan riil warga dan tidak sekadar simbolis.
“Partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengawasan juga harus diperkuat. Merekalah yang paling tahu apa yang dibutuhkan di lingkungan mereka,” ujarnya.
Dengan melibatkan warga, DPRD meyakini bahwa hasil pembangunan akan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang dilakukan juga akan lebih transparan dan akuntabel.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
Lebih lanjut, DPRD mendorong agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mengejar target pembangunan dalam aspek kuantitas, tetapi juga kualitas. Infrastruktur yang dibangun harus tahan lama, ramah lingkungan, dan mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus berkembang.
Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi tentu menghadapi berbagai tekanan dalam mengelola pertumbuhan penduduk, mobilitas, serta dinamika sosial yang tinggi. Untuk itu, infrastruktur yang adaptif dan responsif menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap.
Menurut Ida, Jakarta harus bisa menjadi kota yang menyenangkan untuk seluruh warganya. Ini bisa dimulai dengan memastikan bahwa infrastruktur dasar di semua wilayah dibangun dengan baik dan berfungsi secara maksimal.
“Kalau kita ingin Jakarta menjadi kota layak huni, maka pembangunan harus dinikmati semua kalangan. Mulai dari jalan, air bersih, hingga ruang terbuka hijau di pinggiran kota, semua harus tersedia secara adil,” jelasnya.
