Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, mengajak seluruh elemen terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan maupun program yang dijalankan pemerintah daerah. Untuk itu, fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat perlu memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Upaya mengawal jalannya pemerintahan tidak bisa dibebankan hanya kepada DPRD. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, aparatur di tingkat paling bawah, serta peran aktif masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Hj. Ika.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, DPRD memiliki mandat untuk menjaga agar tata kelola pemerintahan berlangsung secara akuntabel, terbuka, dan berkeadilan. Melalui kegiatan turun langsung ke masyarakat, DPRD dapat melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menampung berbagai aspirasi yang berkembang.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antartingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Menurutnya, koordinasi yang solid akan memperkuat efektivitas program pembangunan serta mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan.
“Dengan komitmen dan kerja bersama, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata, bukan sekadar jargon. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara berkesinambungan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Hj. Ika pun berharap partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah semakin meningkat, sehingga pembangunan di Kabupaten Kuningan dan wilayah Jawa Barat dapat berlangsung lebih merata, adil, dan berkelanjutan.
