Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi Menkes terbuka ke publik kemungkinan Indonesia mengalami kekurangan vaksin.
Sebab, menurutnya, keterbukaan informasi itu penting, sehingga masyarakat bisa merubah perilaku.
Baca: Jaran Kepang Dibubarkan? UUD 1945 Jamin Kebudayaan Nasional
"Ini kita skors supaya bisa dilengkapi timeline vaksin, vaksin gotong royong juga sudah ditanyakan masyarakat. Apakah sudah ada vaksin nya untuk program gotong royong? ini butuh kejelasan sudah sampai mana sih vaksin kita. Ini kita skors sampai jam 13.00," jelas Charles.
DPR mempertanyakan kondisi terkini soal program vaksinasi Covid-19 di Indonesia kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin di tengah blokir dari negara-negara pemasok vaksin.
Hal ini terjadi saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI, Kamis (8/4), dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito, juga Direktur Bio Farma Honesti Basyir. Namun, rapat ditunda akibat data yang kurang lengkap di paparan.
Dalam paparan yang dipelajari anggota DPR Komisi IX juga belum menjawab beberapa pertanyaan krusial mengenai ketersediaan vaksin Covid - 19. Sebelumnya Indonesia harus kehilangan 10 juta dosis vaksin dari AstraZeneca. Jadi Maret-April diperkirakan memiliki 30 juta dosis hanya mendapatkan 20 juta dosis saja akibat pemblokiran atau embargo.
"Vaksin langka akibat embargo, saya belum melihat solusi konkret. Tadi pak menteri menyiratkan ada mengatur ritme pemberian vaksin, apa itu jadi solusi kita? Yang saya butuhkan itu roadmap pengadaan vaksin. Karena sudah dianggarkan itu Rp 131 triliun untuk penanganan kesehatan, road map-nya belum ada di presentasi, adanya bahan dari yang lalu," jelas Anggota DPR Komisi IX Saleh Partaonan Daulay.
Ia meminta roadmap yang jelas kepada pemerintah terkait pengadaan vaksin. Lalu apa yang disampaikan BPOM ini juga belum maju terkait yang dipaparkan.
"Persyaratan registrasi obat dan vaksin udah pernah dipaparkan yang lalu, kita ingin mendengar kira-kira vaksin yang mau masuk mana? Ini paparan vaksin dalam proses registrasi udah pernah dipaparkan," katanya.
Saleh mengutip CNN International, mengatakan AstraZeneca belum mendapat izin emergency authorization dari Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat
"Lalu kemarin atas dasar apa kita keluarkan EUA itu, sehingga AstraZeneca bisa masuk ke sini sebanyak 1,1 juta dosis, kemudian kita menyayangkan ada 10 juta dosis lagi tidak bisa masuk," katanya.
"Saya mau dengar juga dari Biofarma, solusi apa yang bisa diberikan. Sampai sekarang berapa yang sudah di vaksin. Kita khawatir tidak sesuai skema lagi, pasti tidak sesuai. Karena barangnya nggak ada, masa kita vaksin air?" katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada lima negara yang memiliki kebijakan tidak mengekspor produk vaksin. Misalnya Amerika Serikat hanya memperbolehkan penggunaan vaksin hanya untuk dalam negeri.
Baca: Ahok Pesan Kepada Wali Kota Tangsel: Jangan Korupsi
"Ini juga terjadi di Inggris, negara yang memproduksi vaksin dan mengekspor secara besar sekarang China dan India," jelas Budi.
Ketersediaan vaksin menjadi tantangan besar program vaksinasi. Menurut Budi Indonesia sudah cukup beruntung karena sudah melakukan lobi penyediaan vaksin dari awal dengan negara yang berbeda.
"Kecepatan vaksin kita atur supaya tidak ada kekosongan hari vaksinasi," jelas Budi. Dilansir dari cnbcindonesia.
