Bandung Barat, Gesuri.id - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengingatkan Bansos Tunai harus tepat sasaran dan tanpa potongan sama sekali.
Itu diungkapkannya saat menyerahkan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara simbolis kepada 135 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (10/5).
Bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp600.000 per kepala keluarga selama tiga bulan. Di KBB, 135 KPM penerima ini menjadi pilot project dari total 12.635 KPM yang telah terdata untuk menerima BST.
Baca: Mensos Berikan Bansos Reguler dan Nonreguler
"Bantuan ini dari Presiden, beliau menitip salam, gunakan bantuan ini sebaik-baiknya. Saya hadir di sini untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak kurang, dan tidak dipotong," kata Juliari di hadapan para KPM.
Juliari mengingatkan bahwa warga penerima BST dari Kemensos tidak bisa menerima bansos dari daerah, provinsi, atau bansos lain dari pemerintah pusat.
Demikian pula sebaliknya, yang sudah menerima bansos dari daerah dan provinsi tidak bisa menerima BST dari Kemensos. Disinggung mengenai pengawasan agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada potongan, itu menjadi tugas kepala desa dan kelurahan selaku pemilik wilayah.
Sebab mereka yang mengetahui langsung kondisi warganya, sehingga pendataan harus benar-benar rapi. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan khususnya terkait dengan data, supaya tidak ada duplikasi antara data di pusat, provinsi, dan daerah.
Tapi harus dipahami juga ketika ada satu atau dua yang tumpang tindih, langsung dianggap kacau, karut marut sengkarut. Makanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan tingkat bawah harus lancar.
"Di lapangan itu kan dinamikanya tinggi, makanya kalau jaminan 100% sulit juga. Seperti ada yang hari ini kerja besok tidak, terus tidak tercover bantuan kan bisa saja terjadi, dan pemerintah tidak akan bisa langsung tahu juga," ujar Mensos.
Juliari berharap bantuan yang diberikan bermanfaat buat warga yang terdampak. Bagi yang belum dapat bantuan tidak perlu khawatir, sebab dirinya sudah meminta intervensi dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
Nantinya mereka yang paham data dan kondisi warga, mana yang belum menerima bansos, baik bansos sembako maupun bansos tunai, dari 9 pintu bantuan yang disiapkan.
Baca: Jokowi Ajak Berdamai Dengan Corona? Ini Kata Gus Nabil
Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo mengatakan, untuk 135 KPM penerima BST ini semuanya berasal dari Desa Tanimulya. Untuk se-KBB kuota bansos dari presiden ada sebanyak 32.000 lebih, yang sudah turun dan mendapat SK dari Kemensos baru sekitar 12.000. Oleh sebab itu pihaknya masih menunggu 20.000 lagi untuk pencairan tahap berikutnya. Jumlah itu diluar data yang nantinya akan dicover bantuan dari provinsi dan Pemda KBB.
"Bantuan dari presiden ini memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS. Kalau kemarin dari DTKS hanya ada 4.000, sisanya 27.000 itu non DTKS. Nah yang non DTKS itu masih diolah di Kemensos menunggu tahap berikutnya," terang Heri.
Selain di KBB, Mensos juga menyerahkan BST kepada perwakilan 100 penerima dari Kelurahan Baros RW 20/RT 1-3, di Kantor Pos Kota Cimahi, Jalan Gatot Subroto Baros.
Di Cimahi ada sebanyak 13.491 KPM yang mendapatkan Bansos Tunai. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.864 KPM telah menerima Bansos Tunai sebesar Rp600.000. Sedangkan sebanyak 5.627 KPM akan mencairkan hak mereka mulai Minggu (10/5).
