Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, menegaskan bahwa upaya pemberantasan aksi premanisme di Ibu Kota harus dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten agar masyarakat benar-benar merasakan kenyamanan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
"Harus dilakukan terus-menerus, jangan hanya satu minggu ramai, lalu hilang lagi. Premanisme ini persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan tumbuh subur di tengah masyarakat," ujar Hilda kepada media di Jakarta, Senin (13/5).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemberantasan aksi premanisme merupakan tugas dan kewenangan aparat keamanan, khususnya kepolisian, dan tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Ia mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menggelar Apel Siaga Anti Premanisme, namun menekankan pentingnya keberlanjutan operasi tersebut.
Hilda juga menyoroti akar persoalan yang membuat praktik premanisme sulit diberantas: adanya dukungan atau "bekingan" dari kelompok tertentu, termasuk oknum organisasi masyarakat.
"Segala bentuk premanisme harus diberantas tuntas, siapapun pelakunya, meskipun merasa punya backup. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan," tegasnya.
Ia meminta aparat penegak hukum, termasuk Satpol PP, untuk turun langsung ke lapangan dan tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat.
"Kalau petugas keamanannya enggan bertindak atau justru membiarkan, bagaimana masyarakat bisa merasa aman? Ini menyangkut rasa keadilan dan kenyamanan warga," lanjutnya.
Hilda menekankan bahwa premanisme tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak pada iklim investasi. Hal ini senada dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, yang menyebut bahwa operasi anti premanisme bertujuan menciptakan situasi kondusif dan iklim investasi yang stabil di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Operasi anti premanisme ini digelar sejak 9 Mei hingga 23 Mei 2025, dengan pendekatan hukum yang komprehensif, didukung intelijen yang akurat, serta langkah preemtif dan preventif yang terukur.
Hilda berharap, operasi ini tidak hanya menjadi aksi sesaat, tetapi menjadi bagian dari gerakan jangka panjang untuk membersihkan Jakarta dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan berbasis kekuasaan jalanan.
"Jakarta harus jadi kota yang ramah, aman, dan beradab. Premanisme tidak boleh punya ruang di sini," pungkasnya.
