Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut sejak awal sudah bersuara keras menyikapi langkah Indonesia yang bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.
Itu dikatakannya menanggapi sikap Jaringan Gusdurian yang meminta Indonesia mencabut keterlibatan di BoP.
"Sudah sejak awal saya mulai mengkritisi masuknya Indonesia ke BoP," kata Kang TB melalui layanan pesan, dikutip Rabu (4/2).
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan keberadaan BoP sebenarnya berpotensi memunculkan persoalan baru dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza.
Sebab, kata Kang TB sapaan TB Hasanuddin, kekuasaan BoP terpusat ke Donald Trump sebagai inisiator organisasi.
Hal demikian seperti tertuang dalam Pasal 3.1.(e) kesepakatan BoP yang menyatakan bahwa setiap keputusan Dewan Perdamaian diambil melalui mekanisme pemungutan suara, tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan Ketua.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan BoP sangat terpusat," kata Kang TB.
Toh, kata dia, BoP tidak representatif dalam membangun perdamaian di Gaza karena tidak melibatkan perwakilan Palestina.
"Absennya representasi Palestina mencerminkan ketimpangan serius dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga hasil yang diharapkan sulit mencerminkan keadilan substantif," katanya.
Kang TB menyebut keterlibatan Indonesia di BoP sudah seharusnya ditinjau ulang, karena kekuasaan yang terpusat dan tak melibatkan Palestina.
"Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, sikap pemerintah Indonesia untuk bergabung ke dalam BoP perlu ditinjau ulang secara serius dan mendalam," kata dia.
Sebelumnya, Jaringan Gusdurian Indonesia menilai Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump bukan organisasi yang berupaya mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Hal demikian seperti diungkapkan Jaringan Gusdurian Indonesia melalui rilis yang disampaikan direktur mereka Alissa Wahid, Senin (2/2).
"Nyata-nyata bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina dan merupakan upaya dominasi politik imperial dengan bungkus perdamaian," demikian keterangan Jaringan Gusdurian Indonesia seperti dikutip Senin (2/2).
Kelompok juga mendesak pemerintah rezim Prabowo Subianto menarik keterlibatan Indonesia dari BoP bentukan Trump.
"Mendesak pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam Board of Peace," demikian pernyataan mereka.
