Jakarta, Gesuri.id - Sempat tak pernah dibahas, kali ini Presiden RI Joko Widodo menyinggung keras soal HAM, korupsi, dan hukum. Meskipun tak banyak, namun Jokowi nampak tegas membahas hal tersebut.
Dalam pidatonya, Jokowi menyoroti kinerja para penegak hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Dia mengatakan penegakan hukum yang keras dan tegas harus didukung dan diapresiasi.
Baca: PDI Perjuangan Tak Pernah Calonkan Kader Terlibat Korupsi
"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubahh termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang harus didukung, penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi," tegas Jokowi saat sidang tahunan DPD-DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Namun menurut Jokowi, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya diukur dari berapa banyak kasus yang diangkat ataupun berapa banyak orang yang berhasil dipenjarakan. Tapi, kata Jokowi, harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan HAM bisa dicegah, juga berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.
"Ini yang perlu digarisbawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelila serta sistemlah yang harus dibangun," tegas Jokowi.
"Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah
Baca: KPK Ditantang Bongkar Kasus Korupsi Kelas Kakap
Untuk diketahui, Jokowi akan menyampaikan tiga pidato hari ini. Tiga pidato itu, yakni pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 dan pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.
Ketiga, dilanjutkan dengan pidato Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.
