Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak lepas tangan dalam menyikapi aksi provokasi kelompok diaspora Indonesia yang menyerukan kemerdekaan Papua, Maluku, dan Aceh di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak bisa menanggapi aksi provokasi tersebut dengan sekadar menyebutnya sebagai upaya mencari sensasi.
Menurutnya, Kemenlu harus menelusuri asal-usul pihak yang membawa slogan “Free Maluku, Free Papua, dan Free Aceh” dalam forum internasional tersebut.
"Perlu ditelusuri dulu ini, apakah dalam UNPFII, Pemerintah terlibat atau tidak? Atau mereka (PBB) langsung reach (menjangkau) orang-orang adat itu sendiri?" kata Junico, Selasa (29/4/2025).
"Pemerintah jangan sampai lepas tangan juga. Kalau misalnya Pemerintah terlibat pada UNPFII, kenapa orang-orang ini yang diutus ke PBB?" sambungnya.
Junico pun mempertanyakan apakah Kemenlu RI mengetahui keberadaan dan kehadiran kelompok tersebut di forum PBB. Dia pun meminta Kemenlu melakukan evaluasi menyeluruh jika sejak awal tidak mengetahuinya.
"Dari Kemlu siapa yang terlibat. Dan kalau emang enggak dilibatkan, evaluasinya ke depan bagaimana Kemlu terlibat pada hal ini. Sehingga nantinya perwakilan yang dikirim yang paling mumpuni," jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu berpandangan seruan kemerdekaan untuk Maluku dan Aceh adalah sesuatu yang janggal. Pasalnya permasalahan atau konflik di dua daerah tersebut sudah selesai sejak lama.
"Kan ini aneh kenapa mereka bawa isu free Aceh, free Maluku. Masalah itu dah selesai lama. Kalau free Papua mungkin masih ada sekarang. Jadi perlu dipertanyakan, mereka merepresentasikan siapa?" ucapnya.
"Siapa yang mengusulkan orang-orang yang datang ini? Dari Pemerintah atau ada pihak-pihak di sini yang jadi kolega mereka yang tidak terkomunikasikan dengan Pemerintah?" tambahnya.
Nico berharap pemerintah bisa lebih aktif mengawasi organisasi yang terlibat dalam forum internasional seperti UNPFII agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketegasan pemerintah, dalam menyikapi penyalahgunaan forum internasional oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kita harap Pemerintah ikut mengawasi organisasi-organisasi seperti ini, supaya kalau ada peristiwa seperti itu lagi, Pemerintah tidak angkat tangan," ujarnya.
"Ini kan organisasi internasional, paling tidak segala aktivitas seperti ini bisa dimitigasi atau dipetakan sebelumnya," pungkasnya.
Sumber: nasional.kompas.com
