Banjarmasin, Gesuri.id — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), M. Syaripuddin, mendesak pemerintah daerah dan pusat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas menjelang puncak musim kemarau.
Ia menegaskan, penetapan status siaga darurat sejak 6 Juli lalu tidak boleh sebatas formalitas di atas kertas.
"Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan cepat di lapangan karena dampaknya sudah langsung dirasakan hari ini," ujar politisi yang akrab disapa Bang Dhin tersebut.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel periode 1 Januari–19 Agustus 2026, kondisi karhutla di wilayah ini telah memasuki level mengkhawatirkan:
- Kejadian & Luas Lahan: Tercatat 1.552 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 6.029,67 hektare (ha). Tiga wilayah terparah meliputi Kabupaten Banjar (1.347,62 ha), Kabupaten Tanah Laut (1.244,08 ha), dan Kota Banjarbaru (1.029,70 ha).
- Titik Panas (Hotspot): Terdeteksi 8.177 titik panas di seluruh Kalsel. Kabupaten Tapin mencatat angka tertinggi sebanyak 2.899 titik. Hal ini mengindikasikan tingginya potensi kebakaran berulang di lokasi-lokasi kecil yang belum tertangani secara tuntas.
- Kesehatan Publik: Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak lebih dari 20 persen dalam sepekan (19–25 Juli 2026) hingga mencapai 6.329 kasus.
- Layanan Publik Terganggu: Kualitas udara di Banjarbaru sempat berada pada kategori Berbahaya. Kondisi ini memicu kabut asap pekat yang mengganggu belasan penerbangan di Bandara Syamsudin Noor.
Syaripuddin menilai situasi ini bukan lagi sekadar bencana lingkungan musiman, melainkan krisis kesehatan publik yang mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Menanggapi krisis tersebut, DPRD Kalsel menyampaikan empat desakan utama kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, serta Kementerian Kehutanan:
1.Percepatan Pemadaman: Mengoptimalkan operasi darat dan udara (water bombing) di area gambut dalam tanpa menunggu kobaran api membesar.
Baca:Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
2. Penegakan Hukum Tegas: Menindak tanpa pandang bulu para pelaku pembakaran lahan, termasuk pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang lalai menjaga wilayah konsesinya.
3. Layanan Kesehatan Darurat: Memperluas pembagian masker gratis dan mendirikan posko kesehatan hingga ke pelosok daerah terdampak, tidak hanya berpusat di perkotaan.
4. Transparansi Informasi: Membuka kanal informasi terpadu yang menyajikan pemantauan titik api dan kualitas udara secara real-time kepada publik.
Syaripuddin menegaskan pihak legislatif siap mendukung penuh kebutuhan anggaran penanganan karhutla. Namun, ia meminta penanganan tidak lagi bersifat reaktif musiman, melainkan dibarengi solusi jangka panjang seperti restorasi lahan gambut dan edukasi pertanian tanpa bakar.
