Jakarta, Gesuri.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di wilayah penyangga menjadi sumber utama polusi udara di Ibu Kota.
Masalah emisi di Jakarta diyakini tak akan pernah tuntas jika operasional PLTU di sekitar kawasan aglomerasi tersebut tidak diintervensi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pihaknya telah menempuh berbagai langkah internal untuk menekan polusi. Langkah tersebut mulai dari perluasan ekosistem kendaraan listrik hingga pembenahan fasilitas transportasi publik guna mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa ada tindakan tegas terhadap sumber emisi lintas batas.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Karena itulah (PLTU di daerah penyangga) salah satu sumber utamanya," kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Pramono menegaskan, kunci utama penanganan polusi udara terletak pada efektivitas koordinasi di kawasan aglomerasi Jabodetabek. Terutama terkait ketegasan regulasi terhadap industri dan Pembangkit Listrik yang masih bergantung pada bahan bakar batu bara.
"Persoalan utamanya adalah koordinasi di aglomerasi Jakarta, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara. Jika penggunaan itu dilarang, saya yakin dampaknya akan jauh lebih signifikan," tuturnya.
Ia mencontohkan aktivitas industri beremisi tinggi di sekitar Jakarta, salah satunya PLTU Suralaya yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil tak ramah lingkungan. Menurut Pramono, pembenahan di internal Jakarta saja tidak akan cukup tanpa adanya intervensi di wilayah penyangga.
Oleh karena itu, Pemprov DKI mendorong koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk menangani masalah ini secara lintas wilayah. "Agar pihak-pihak yang berkontribusi menyumbang emisi tinggi bisa diatur bersama-sama," ujar Pramono.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Di sisi lain, Pemprov DKI tetap agresif menekan emisi dari sektor transportasi lokal. Dari sekitar 500 unit bus listrik yang beroperasi saat ini, Pramono menargetkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
"Saya menargetkan pada 2030 ada lebih dari 10.000 bus listrik yang beroperasi. Tidak hanya listrik, kami juga bersiap mengadopsi teknologi hidrogen dan hibrida," kata Pramono.
Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi bagi seluruh pihak yang ingin berkontribusi menurunkan tingkat emisi udara di Jakarta.
