Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengganggu ribuan penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan karhutla bukan lagi sebatas persoalan lingkungan, melainkan telah berdampak langsung terhadap keselamatan penerbangan, mobilitas masyarakat, hingga aktivitas perekonomian.
"Karhutla bukan hanya persoalan asap dan lingkungan, tetapi saat ini juga menyangkut keselamatan penerbangan, mobilitas masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah," ujar Edi, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak 1.813 penerbangan terdampak karhutla sepanjang 11 Agustus hingga 12 Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan 1.673 penerbangan yang sebelumnya tercatat hingga 9 Oktober 2026.
Gangguan penerbangan terjadi akibat kabut asap yang menyebabkan berkurangnya jarak pandang, terutama di sejumlah bandara di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Melihat kondisi tersebut, Edi mendesak pemerintah mengambil langkah penanganan yang lebih serius, terkoordinasi, dan terukur. Ia mengingatkan agar persoalan karhutla tidak terus berulang setiap tahun tanpa adanya upaya pencegahan yang efektif.
"Saya meminta pemerintah mengambil langkah yang serius, terkoordinasi, dan terukur agar persoalan ini tidak terus berulang dan merugikan masyarakat. Jangan sampai karhutla seolah-olah menjadi agenda rutin tahunan yang terus kita hadapi tanpa penyelesaian," tegasnya.
Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa gangguan penerbangan tidak hanya berdampak pada penumpang yang terpaksa menunda perjalanan, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada transportasi udara.
Legislator PDI Perjuangan tersebut juga meminta Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah, pengelola bandara, dan maskapai penerbangan memperkuat koordinasi, khususnya dalam memastikan keselamatan penerbangan serta memberikan informasi yang cepat, jelas, dan akurat kepada masyarakat.
"Informasi terkait penundaan, pembatalan, maupun perubahan jadwal penerbangan harus disampaikan dengan baik dan secepat mungkin. Ini penting karena menyangkut kepastian perjalanan masyarakat. Jangan sampai calon penumpang justru mengetahui pembatalan setelah tiba di bandara," ungkapnya.
Di sisi lain, Edi menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak penumpang yang terdampak pembatalan maupun keterlambatan penerbangan. Menurutnya, masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian jadwal perjalanan tanpa memperoleh informasi dan pelayanan yang memadai dari pihak maskapai.
Selain persoalan transportasi, Edi juga mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang setiap tahun memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi.
Ia menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah harus mampu membangun sistem pencegahan yang lebih efektif, termasuk memperkuat pengawasan dan deteksi dini di daerah rawan kebakaran.
"Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, deteksi dini, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait. Jangan sampai karhutla ini seolah-olah menjadi musim tambahan di Indonesia. Setiap tahun terjadi, setiap tahun kita sibuk memadamkan, tetapi persoalan yang sama terus berulang," kritiknya.
Edi berharap penanganan karhutla ke depan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan dilakukan melalui langkah pencegahan yang terencana dan berkelanjutan.
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu sampai ribuan penerbangan terganggu dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak, baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui upaya pencegahan yang nyata," pungkasnya.
