Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti masih maraknya kasus campak di Indonesia yang menyebabkan korban jiwa, baik pada balita maupun orang dewasa.
“Kasus kematian akibat campak sejak awal tahun ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Ini juga menjadi kabar duka bagi layanan kesehatan Indonesia,” kata Puan, dikutip Jumat (3/4/2026).
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program imunisasi sebagai fondasi utama pencegahan penyakit menular.
Meski Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat tren penurunan kasus campak, data nasional menunjukkan masih terdapat 10 kematian akibat penyakit tersebut sepanjang 2026. Sebagian besar korban merupakan balita yang belum menerima imunisasi.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah meninggalnya seorang dokter internsip berinisial AMW (25) di Kabupaten Cianjur pada 26 Maret 2026 akibat komplikasi pada jantung dan otak setelah diduga terpapar virus campak saat bertugas.
“Terutama pada program imunisasi yang selama ini menjadi fondasi pencegahan penyakit menular,” ujarnya.
Menurut Puan, rangkaian kasus kematian tersebut harus dipahami sebagai peringatan serius bahwa perlindungan kesehatan dasar masyarakat tidak boleh memiliki celah.
Data Kemenkes juga menunjukkan adanya penurunan signifikan kasus suspek dan terkonfirmasi campak hingga 93 persen pada pekan ke-12 tahun 2026 dibandingkan minggu pertama. Meski demikian, pengawasan epidemiologi tetap dilakukan secara ketat.
“Walaupun ada tren penurunan, fakta di lapangan menunjukkan kasus campak masih muncul. Ini harus menjadi pengingat pentingnya vaksinasi pada anak,” ujar Puan.
Ia menambahkan bahwa campak merupakan penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, namun berpotensi menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik.
“Setiap kematian yang sebenarnya dapat dicegah harus menjadi bahan evaluasi serius. Negara tidak boleh membiarkan perlindungan kesehatan dasar melemah hanya karena informasi yang salah lebih cepat dipercaya dibanding penjelasan ilmiah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menilai penanganan kejadian luar biasa (KLB) campak tidak cukup hanya dengan respons medis jangka pendek, tetapi harus disertai penguatan sistem pencegahan secara menyeluruh.
Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan cakupan imunisasi dasar benar-benar menjangkau wilayah dengan akses layanan kesehatan terbatas, serta memperkuat edukasi kesehatan berbasis komunitas dan strategi komunikasi publik.
“Perlu juga perhatian terhadap kelompok dewasa muda setelah adanya korban dari kalangan tenaga kesehatan. Perlindungan imunisasi harus dilihat lebih luas, terutama bagi kelompok dengan interaksi tinggi di pelayanan publik atau lingkungan kerja berisiko,” jelasnya.
Menurut Puan, penguatan sistem kesehatan publik harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi kesehatan masyarakat agar kebijakan yang diambil dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat luas.
“Negara perlu hadir hingga tingkat komunitas agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, merasa dilibatkan, dan percaya bahwa setiap kebijakan kesehatan dijalankan untuk melindungi hak hidup seluruh warga negara,” pungkasnya.
