Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menyoroti meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopdeskel) dalam kegiatan latihan dasar militer. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan tragedi serius yang harus diusut secara menyeluruh sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi standar keselamatan, relevansi metode pelatihan, dan mekanisme pengawasan dalam program tersebut.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya lima calon manajer Kopdes/Kopdeskel dalam kegiatan latihan dasar militer. Peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam pelatihan. Hilangnya nyawa peserta adalah tragedi serius yang wajib diusut secara terang, objektif, dan akuntabel,” tegasnya, dikutip Minggu (28/6/2026).
Siti Aisyah menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan yang diterapkan. Ia mengingatkan calon manajer koperasi dipersiapkan untuk mengelola kelembagaan ekonomi desa, bukan menjalankan tugas sebagai prajurit tempur. Karena itu, metode pembinaan harus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang akan dijalankan peserta di lapangan.
“Calon manajer Kopdes bukan prajurit tempur. Mereka dipersiapkan untuk mengelola koperasi, memperkuat ekonomi desa, dan melayani masyarakat. Karena itu, pelatihan harus proporsional dengan kebutuhan tugas, menjamin keselamatan peserta, serta tidak boleh menggunakan pendekatan fisik yang berlebihan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Siti menegaskan belasungkawa saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah perlu membuka seluruh proses penyelenggaraan pelatihan kepada publik untuk memastikan apakah seluruh prosedur keselamatan telah dijalankan sesuai standar.
Ia meminta dilakukan penelusuran terhadap berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan kesehatan peserta sebelum pelatihan, standar keselamatan, beban latihan, kualitas pengawasan instruktur, kesiapan fasilitas medis, hingga efektivitas penanganan keadaan darurat apabila terjadi insiden.
“Negara tidak cukup hanya menyampaikan belasungkawa. Harus dibuka secara transparan apakah pemeriksaan kesehatan, standar keselamatan, beban latihan, pengawasan instruktur, fasilitas medis, dan penanganan darurat telah berjalan sesuai prosedur,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Siti Aisyah menyampaikan tiga rekomendasi. Pertama, menghentikan sementara model latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes hingga dilakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh. Kedua, meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya kelalaian, pelanggaran prosedur, maupun penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan indikasi yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ketiga, pemerintah diminta memberikan santunan, pendampingan, serta pemenuhan seluruh hak keluarga korban, sekaligus mengubah pola pelatihan menjadi lebih berorientasi pada penguatan kapasitas manajemen koperasi, tata kelola keuangan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Hingga kini, berbagai pihak masih menunggu hasil investigasi resmi mengenai penyebab meninggalnya para peserta pelatihan. Temuan tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pelatihan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Bagi saya, program ekonomi rakyat tidak boleh dibangun dengan mengorbankan nyawa rakyat,” tutup Siti Aisyah.
