Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera mengatakan keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar sebagai prajurit TNI, sudah menjadi polemik di masyarakat.
Baca Masinton Pasaribu Nilai Luhut Binsar Reinkarnasi Soeharto
Untuk itu, lanjutnya, Andika disarankan memberikan narasi yang jelas dan bersifat akademis terkait keputusan tersebut.
"Harus ada suatu konsensus nasional sebenarnya sehingga tidak menimbulkan debatable dan polemik di masyarakat," kata Kapitra, Senin (4/4).
"Harus ada kajian dan persepsi yang jelas, tidak hanya secara hukum, tetapi juga sosial politik," ungkap Kapitra.
Dia sebenarnya setuju dengan keputusan Andika. Sebab, melarang keturunan PKI menjadi anggota TNI itu sama dengan merampas hak asasi orang.
"Harus ada verifikasi. Nah, narasi yang disampaikan panglima kurang. Harus ada tambahan narasi sosial politik sehingga orang tidak salah persepsi," ujar Kapitra.
"Kami juga harus memegang hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia, basic human right. Artinya, tidak adil membebankan dosa orang lain kepada seseorang yang tidak melakukannya," ujar Kapitra.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika menghapus larangan bagi keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.
Baca Adian: Kenaikan BBM Era Soeharto 700%, SBY 259%, Jokowi 16%
Kebijakan itu diambil setelah Andika melangsungkan rapat dengan jajaran pusat panitia penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022.
Rapat itu berisi paparan mekanisme penerimaan prajurit TNI, mulai tes mental ideologi, psikologi, akademik, kesamaptaan, jasmani, hingga kesehatan. Dilansir dari jpnncom.
