Jakarta, Gesuri.id - Legislator PDI Perjuangan Matindas J Rumambi meminta aparat hukum dan pemerintah untuk mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) industri tambang di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Permintaan itu disampaikan Anggota DPR RI tersebut usai menerima informasi adanya industri tambang yang diduga mencemari sumber air baku di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Petasia.
Perusahaan yang dimaksud Matindas J Rumambi adalah PT Halmahera International Resources (HIR), perusahaan dengan izin operasi produksi komoditas nikel di Kabupaten Morowali Utara.
Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
Aktivitas PT HIR diduga membuat sumber air bersih warga sekitar menjadi keruh dan berlumpur.
Hal itu berdampak kepada puluhan ribu jiwa yang hidupnya bergantung pada sumber air tersebut.
Anggota DPR RI dari Dapil Sulteng itu menilai, diperlukan penyelidikan lebih lanjut kepada korporasi PT HIR ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Matindas J Rumambi juga meminta Bupati Morowali Utara untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan itu.
Jjika diperlukan, pemerintah daerah memohonkan pecabutan IUP perusahaan yang bermasalah.
"Saya prihatin melihat kondisi Provinsi Sulawesi Tengah ini yang terus menerus dieksplorasi pertambangannya namun dampak kerusakannya begitu banyak. Pada prinsipnya saya mendukung eksplorasi, namun konsep sustainable mining harus diperhatikan untuk meminimalisir dampak pertambangan terhadap lingkungan," ucap Matindas.
Menurutnya, PT HIR dan perusahaan tambang lainnya di Sulteng harus patuh pada asas pertambangan berwasasan lingkungan yang tegas diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan perubahannya tentang Pertambangan Mineral dan batubara.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan dinas terkait di tingkat provinsi untuk memperhatikan secara menyeluruh Amdal setiap perusahaan tambang yang mengurus perizinan IUP di Sulteng.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
"Kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah harus menjadi perhatian semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Karena hal ini berdampak langsung kepada keberlangsungan hajat hidup masyarakat" ujar Matindas.
Diketahui, DLH Sulteng dan Dinas SDA PUPR pernah menggelar rapat tindak lanjut pencemaran PT HIR.
Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi itu menyepakati beberapa langkah konkret untuk pemulihan lingkungan yang tercema
