Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut)Meryl Rouli Saragih menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pencegahan TPPO.
“Ada pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang TPPO dan infrastruktur pengaduan dan hotline. Jadi keluarga harus tahu siapa di sana yang bisa dihubungi. Harus ada sentra pengaduan, program psikologi korban, cek kesehatan berkala. Pengawasan jadi kunci,” katanya.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut ada beberapa kabupaten/kota di wilayah kota besar dan pesisir yang masyarakatnya menjadi korban TPPO.
“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini gak bisa jalan sendiri, maka harus sinergi. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan juga harus dilakukan untuk pencegahan dan penanganan TPPO ini,” ucapnya.
Seperti diketahu Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyoroti minimnya anggaran pencegahan dan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasalnya dari total 116 ribu kasus di Indonesia, 52 persen atau sekitar 80 ribu kasus terjadi di Sumut.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Hal itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi saat setelah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sumut di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Sumut, Kamis (25/9/2025).
“Kasus TPPO ini sudah sangat parah, di kecamatan saya saja sudah ada korbannya. Ini nyata di depan mata kita,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut.
Ia menilai DP3A seharusnya hadir untuk memberi pencerahan kepada masyarakat, membimbing generasi muda dan orang-orang yang tidak bekerja, serta menangani korban. Namun, dukungan anggaran dinilainya sangat minim.
