Jakarta, Gesuri.id - Komisi X DPR RI memastikan bakal mengawal tambahan anggaran Rp1,1 triliun untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tidak tertunda.
"Kita butuh anggaran Rp1 triliun lebih untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati di Yogyakarta, DIY, Senin.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Esti menjelaskan sensus ekonomi tidak bisa dilakukan dengan metode sampling karena harus mencakup seluruh rumah tangga di Indonesia.
Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk membiayai puluhan ribu petugas sensus yang akan mendatangi rumah tangga di seluruh wilayah, termasuk pelatihan dan pembekalan teknis bagi petugas lapangan.
Dari usulan tambahan dana sekitar Rp1,3 hingga Rp1,4 triliun, kata dia, baru disetujui Rp300 miliar oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Artinya, masih ada kekurangan Rp1,1 triliun. Kami akan dukung kembali secara tertulis berdasarkan hasil rapat terhadap kekurangan anggaran yang harus dipenuhi," kata dia.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Menurutnya, BPS telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut.
Esti berharap kekurangan dana tersebut dapat segera ditutup agar pelaksanaan sensus ekonomi pada 2026 tidak tertunda.
