Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menegaskan bahwa ketepatan data menjadi fondasi kebijakan afirmatif.
“Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bukan sekadar angka, melainkan cermin kebutuhan riil di lapangan. Ketika data valid, bantuan operasional sekolah, tunjangan guru, hingga beasiswa siswa miskin bisa tepat sasaran. Inilah jantung keadilan sosial dalam pendidikan,” tegas Esti.
Ia menambahkan, akurasi data sejalan dengan semangat Empat Pilar MPR RI, khususnya keadilan sosial berdasarkan Pancasila.
Baca: Evita Nursanty Ingin Temui Nusron Wahid
Kegiatan ini mengurai tiga solusi strategis: pertama, digitalisasi dan validasi berjenjang melalui pelatihan operator sekolah guna meminimalisir kesenjangan input data.
Kedua, sinergi real-time antara sekolah, dinas pendidikan, dan pusat data Kemendikdasmen. Ketiga, audit partisipatif melibatkan komunitas pendidikan untuk memverifikasi kelengkapan data penerima bantuan.
“Dapodik yang andal mencegah bocornya anggaran dan memastikan bantuan menyentuh yang paling membutuhkan, seperti guru honorer di pelosok atau siswa putus sekolah,” jelas Esti.
Peserta juga diajak mendiskusikan kendala seperti keterbatasan SDM pengelola data dan infrastruktur internet tidak merata.
Baca: Benhur Watubun Imbau Masyarakat Waspadai Kondisi Cuaca Ekstrem
Esti berkomitmen mendorong revisi kebijakan di Komisi X DPR RI.
“Kami akan perjuangkan penguatan kapasitas operator daerah, penyediaan sistem offline-input, dan integrasi Dapodik dengan database kesejahteraan sosial. Setiap rupiah anggaran pendidikan harus berdampak adil,” tegasnya.
Acara ini menjadi langkah konkrit memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data. Diharapkan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan DIY dapat menjadikan data sebagai kompas kebijakan pendidikan inklusif.
