Trenggalek, Gesuri.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa yang belakangan turun ke jalan untuk mengkritik berbagai kebijakan nasional.
Novita menegaskan bahwa suara mahasiswa merupakan representasi aspirasi rakyat yang wajib didengar dan dilindungi oleh seluruh elemen bangsa. Menurutnya, aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang.
"Saya sangat mendukung gerakan-gerakan dari mahasiswa. Harusnya semua lapisan masyarakat mendukung dan melindungi suara-suara yang dilontarkan mahasiswa," ujar Novita di sela kegiatannya di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (17/6).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Sebagai legislator di Komisi VII DPR RI, Novita mendorong generasi muda untuk tetap bersikap kritis dan berani menyuarakan pendapat. Kendati demikian, ia mengimbau agar penyampaian aspirasi tersebut tetap dilakukan secara tertib dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Maka saya sebagai anggota DPR RI mendorong anak-anak muda untuk tetap bersuara dengan cara yang baik dan tetap melakukan aksi demonstrasi dengan cara yang baik, karena mereka dilindungi undang-undang," imbuhnya.
Novita menilai gelombang demonstrasi di berbagai daerah lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.
"Dari semua aktivitas demo yang dilakukan masyarakat, saya rasa mereka berhak bersuara ketika melihat beberapa kebijakan dinilai tidak masuk akal atau dinilai membuka ruang-ruang ketimpangan sosial lainnya," kata Novita.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kritik dari mahasiswa seharusnya menjadi pengingat atau alarm bagi pemangku kebijakan agar lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan berbagai aspek serta dampak jangka panjangnya.
"Ini menjadi alarm kepada seluruh pemangku kebijakan untuk menimbang banyak sektor dan banyak sisi dalam pengambilan keputusan sebelum mengambil kebijakan tertentu," jelasnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Ia mengingatkan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat publik saat ini memiliki tanggung jawab besar karena dampaknya akan dirasakan masyarakat hingga lima atau sepuluh tahun ke depan.
Oleh karena itu, Novita meminta pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, untuk menjadikan kritik masyarakat sebagai momentum untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
"Saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, menjadikan ini sebagai alarm bangunnya kemanusiaan kita sebagai manusia. Jangan melihat kita sebagai pejabat, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu hadir di awal dalam setiap pengambilan keputusan," pungkasnya.
