Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ono Surono meminta Komisi V DPRD Jawa Barat untuk memantau langsung pelaksanaan MPLS yang dimulai Senin (14/7).
"Memang DPRD Jabar dan juga Komisi V tidak diinformasikan. Tetapi saya setuju terkait dengan program tersebut," ujar Ono, Sabtu (12/7).
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Ono menyatakan, Komisi V DPRD Jabar harus memantau bagaimana pelaksanaan MPLS dan juga memastikan aturan yang dibuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu berjalan baik.
"Yang jelas MPLS tersebut harus menghadirkan ramah anak. Jangan sampai ada perploncoan atau kekerasan verbal atau psikis," tegasnya.
Lebih laanjut, Ketua DPD PDIP Jabar ini menyambut baik program TNI-Polri yang masuk sekolah demi untuk menghapus atau memutus program siswa masuk barak militer.
"Program siswa masuk barak militer itu kan banyak menabrak aturan perundang-undangan dan juga memakan banyak biaya yang cukup tinggi," tuturnya.
Ono mengatakan, jika TNI-Polri masuk sekolah, maka ini sesuai dengan Pergub yang mengatur penyelenggaraan sekolah khusus, dimana bukan hanya guru formal yang bisa dihadirkan, tapi juga guru non formal.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
"Bisa dari dokter, psikolog, aparat penegak hukum TNI-Polri bahkan Jaksa untuk memberikan materi bela negara atau wawasan kebangsaan dan juga kedisiplinan," tandasnya.
Sebelumnya, Sekda Jabar, Herman Suryatman mengatakan, MPLS untuk murid tingkat SMA dan sederajat akan melibatkan TNI-Polri.
