Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Rio Dondokambey mengingatkan pemerintah untuk menjaga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, meskipun alokasi transfer ke daerah (TKD) dipangkas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun, terkontraksi 24,8% dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Baca: Ika Siti Tegaskan Puncak Gunung Ciremai Bukan Wadah Eksistensi
"Alokasi transfer ke daerah menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga,” ucap Rio Dondokambey dalam rapat paripurna di gedung DPR, Selasa (19/8).
Rio menilai perubahan struktur belanja negara pada 2026 cukup signifikan. Pemerintah diminta untuk menyiapkan skema pengalokasian program pembangunan di daerah agar merata.
Menurut dia, penurunan alokasi dana desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat, terutama di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.
“Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha,” terang Rio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perekonomian daerah akan tetap bergeliat meski transfer ke daerah berkurang. Hal ini karena belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diarahkan langsung ke masyarakat meningkat signifikan.
Baca: HUT Ke-80 RI, Banteng Kabupaten Pati Tekankan Semangat
“Jadi kalau transfer ke daerah mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar. Karena jumlah dari belanja K/L yang langsung kepada masyarakat Rp 1.376,9 triliun,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga meminta K/L meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Kemendagri diharapkan memperkuat sinergi dalam belanja pusat dan daerah.
