Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan tidak mengambil sikap oposisi secara keseluruhan terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Partai Golkar, baik di tingkat Gubernur maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
PDI Perjuangan memilih untuk mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap baik dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.
BaCa: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
“Di pemerintahan kita ini kan tidak ada oposisi atau koalisi,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis.
“Masalah pro (Pemerintah) atau tidak pro, tidak bisa dilihat dari situ. Yang pastinya kita dukung kebijakan program-program pemerintah yang baik. Yang kurang baik, kita kritik untuk bisa lebih baik lagi,” lanjut Ananda yang kini menduduki Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Begitupun, Ananda juga mendukung program Gratispol yang menjadi program utama Gubernur Kaltim. Lebih lagi, menurutnya program gratis pendidikan, kesehatan itu akan berjalan dengan baik.
“Kita merasa itu akan berjalan dengan baik (Program Gratispol), kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki,” ucapnya.
BaCa: Ganjar Tegaskan Banyak Kader Banteng Inginkan Megawati Pimpin ...
Sikap tanpa oposisi yang diambil oleh PDI Perjuangan Kaltim ini juga membantah pandangan bahwa partai tersebut akan kembali bersikap keras dan kritis seperti yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski demikian, belum ada keputusan resmi baik dari Megawati Soekarnoputri mengenai sikap politik PDI Perjuangan di periode 2024-2029.
