Solo, Gesuri.id - Untuk mendapatkan data akurat, Pemerintah Kota Solo akan melibatkan anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pendataan warga miskin yang akan dilakukan mulai Januari 2019.
“Karena yang tahu keseharian warga itu ya mereka, jadi bisa lebih valid dan bisa terukur setiap bulannya,” kata Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Sabtu (1/12).
Baca: Rudy Integrasikan KIS dengan 'Besuk Kiamat'
Menurut Rudy, pendataan warga miskin oleh anggota PKK itu lebih aplikatif dibandingkan pendataan dari lembaga lain, misalnya Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sekitar 25 indikator yang nanti akan disurvei, dan terhubung ke aplikasi milik Bappeda,” terang Rudy.
Untuk diketahui, pendataan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi online, yang terkoneksi dengan data Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).
Rudy mengatakan, pengurus PKK sudah diberi pembekalan terkait teknik dan metode sensus yang harus dilakukan ketika melakukan pendataan.
Berdasarkan data Pemkot, hingga April 2018 ada 90.098 jiwa atau 38.125 keluarga di Solo dikategorikan sebagai miskin. Adapun 111.928 jiwa atau 21.826 keluarga lainnya berstatus rentan risiko sosial.
Baca: Ijazah Siswa Ditahan, Ini Langkah yang Diambil Rudy
Rudy mengungkapkan Pemkot sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Solo. Berbagai intervensi seperti bantuan premi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS), hingga perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
