Jakarta, Gesuri.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari seluruh kantor pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kebijakan tersebut dilakukan menyusul proses pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden yang telah diproses secara resmi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Supaya ini tidak menjadi misinterpretasi ataupun apa pun. Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden,” kata Pramono seperti dikutip dari keterangan resmi Pemprov DKI, Senin (16/11/2026).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Pramono menjelaskan, langkah penurunan foto tersebut telah melalui konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan serta tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun polemik di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan untuk menurunkan foto Gibran dari kantor-kantor pemerintahan. Menurutnya, persetujuan tersebut diberikan setelah surat pengunduran diri Gibran diproses secara resmi di MPR.
“Secara resmi surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” tuturnya.
Penurunan foto dilakukan secara serentak mulai Senin (16/11/2026) di seluruh lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan tersebut berlaku mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota DKI Jakarta.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Dengan kebijakan tersebut, seluruh jajaran pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan penyesuaian pemasangan foto pejabat negara di masing-masing kantor.
Pramono berharap langkah yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat tersebut dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat.

















































































