Jakarta, Gesuri.id - Presiden Jokowi mengatakan dirinya masih membuka kemungkinan untuk partai yang bukan koalisinya pada periode 2014-2019 untuk bergabung.
"Ya gabung, gabung saja. Saya kan selalu terbuka, siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo. Kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada, jadi ya kita yang paling penting komunikasi," ungkap Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (12/6).
Jokowi juga mengungkapkan rahasianya untuk menjaga kekompakan koalisi partai pengusung dalam pemerintahan periode 2014-2019 adalah komunikasi.
"Lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen (partai politik), semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah," kata Presiden saat wawancara khusus dengan Tim LKBN Antara.
Pada periode 2014-2019, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia sejak Pemilu 2014.
Selanjutnya PPP turut bergabung dan pada September 2015, Partai Amanat Nasional juga ikut bergabung, terakhir, pada Januari 2016, Golkar secara resmi ikut bergabung.Artinya,
Dari sembilan partai yang memenuhi ambang batas parlemen 4 persen, lima di antaranya adalah partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP lolos dengan total perolehan suara mencapai sekira 54,5 persen.
Namun Presiden menegaskan tidak pernah membahas jatah menteri untuk satu parpol tertentu.
"Tanya saja ke partai-partai, apa pernah kita bicara masalah menteri atau menteri apa? Tidak pernah, beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase 'gede' masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya tidak begitu, bukan penjatahan, normal saja," ungkap Presiden.
