Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan catatan kritis terhadap memanasnya tensi geopolitik global menyusul tuntutan Rusia kepada Amerika Serikat (AS) untuk membebaskan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.
Menurutnya, tuntutan Rusia bukan sekadar kebisingan diplomatik, tetapi langkah dikalibrasi yang sangat hati-hati dan kayak mendapatkan perhatian serius.
“Ketika sebuah kekuatan besar dunia secara terbuka menuntut pembebasan seorang kepala negara asing dari tahanan kekuatan global lainnya, kita tahu ada sesuatu yang penting sedang bergeser di bawah permukaan,” ujar Puan, Selasa (6/1/2026).
Dia menilai, tuntutan Rusia juga menambah bobot pada keseimbangan geopolitik yang sudah rapuh.
Sebab, di dalamnya berkelindan isu kedaulatan, imunitas kepala negara, penegakan hukum lintas batas, hingga perang narasi antara kekuatan besar yang berebut legitimasi di mata Global South.
“Bukan sekadar insiden diplomatik, tetapi sebuah momen ujian bagi aturan main tatanan internasional yang selama ini dianggap mapan,” imbuh Puan.
Berkaca dari serangkaian peristiwa itu, dia mengatakan, negara menengah seperti Indonesia perlu serius mencermati dinamika tersebut.
Menurutnya, peristiwa itu tidak hanya riuh di Caracas atau Washington, tetapi ada faktor yang dapat memengaruhi stabilitas energi, ruang gerak diplomasi, dan bahkan kualitas perdebatan publik di dalam negeri.
Puan mengatakan, dalam situasi penuh ketidakpastian dan klaim saling beririsan, beberapa indikator menjadi penentu arah krisis.
Pertama, klarifikasi resmi AS mengenai status Maduro, yakni dalam kerangka apa dan dengan dasar hukum mana terkait penangkapan Maduro.
“Konfirmasi akan mengangkat kasus ini ke level yang menuntut respons Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memperkuat klaim Rusia bahwa ada preseden baru yang sedang diciptakan,” kata Puan.
Sebaliknya, sebut dia, ambiguitas berkepanjangan memberikan ruang bagi spekulasi dan narasi liar yang sulit dikendalikan.
Kedua, sikap institusi internasional dan kawasan. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan apakah kasus tersebut akan dibawa ke PBB sebagai pertanyaan mendasar mengenai penahanan kepala negara atau dibiarkan sebagai perselisihan bilateral yang tidak “layak” mengganggu agenda global.
“Bagaimana negara-negara Amerika Latin merespons juga krusial. Diam berkepanjangan akan dibaca sebagai ketakutan atau kelelahan,” katanya.
Sementara itu, sikap yang terbuka, baik mendukung Rusia maupun AS, akan menggeser peta aliansi dan solidaritas regional.
