Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menyoroti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat oleh Pemprov DKI Jakarta, terkait dengan komunikasi serta koordinasi, hingga masalah penegakan kedisiplinan.
"Jadi yang disorot oleh PDI Perjuangan tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan. Dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan soal respons partainya atas keputusan PSBB sejak 14 September mendatang.
Baca: Soal Injak Rem, Hasto: Pemimpin Bertanggung Jawab ke Rakyat
"Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak," tegas Hasto.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan dalam konferensi pers usai pembukaan Sekolah Cakada PDI Perjuangan Gelombang III yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (13/9).
Dilanjut Hasto, proses komunikasi adalah hal mutlak bagi seorang pemimpin. Hasto menegaskan PDI Perjuangan bukan hendak mendahulukan kepentingan ekonomi yang pasti terganggu akibat kebijakan PSBB.
Namun sebaiknya kepentingan rakyat secara keseluruhan yang harus didahulukan. Dan seorang pemimpin bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Dan buktinya, ada daerah lain yang berhasil menghadapi pandemi.
"Jadi jangan progress-nya belum nampak, tiba-tiba ngerem, ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa yang namanya pandemi adalah bersifat global. Sehingga dalam menghadapinya, diperlukan koordinasi dan komunikasi. Walau seorang kepala daerah dipilih rakyat, bukan berarti dia berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Baca: Hasto Tekankan Cakada Harus Siap Jabarkan Visi Misi Jokowi
"Mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan covid ini. Khususnya, misalnya tidak bermaksud menyombongkan diri, kalau dari PDI Perjuangan, ada direction dari presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan, dan dari Wapres KH Maruf Amin, dari para menteri. Itu kita jadikan sebagai pedoman untuk kita jalankan," beber Hasto.
"Nah di internal partai ada direction dari Ibu Megawati sebagai ketua umum partai yang juga senafas dengan kebijakan dari Bapak Presiden. Jadi ini persoalan disiplin total," kata Hasto lagi.
Ditegaskannya, bagi PDI Perjuangan, penanganan pandemi di tiap wilayah juga menjadi tolak ukur bagaimana kepala daerah menjalankan tugas-tugasnya dalam mencegah penularan covid itu.
