Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara terkait maraknya praktik pengoplosan gas subsidi, menyusul penggerebekan di tiga titik wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Ia menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.
"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh," kata Puan, Kamis (12/6/2025).
Puan menegaskan bahwa praktik pengoplosan gas subsidi bukan hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga membahayakan nyawa jutaan warga yang menggunakan LPG 3 kg untuk kebutuhan harian.
"Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil," tambahnya.
Sebelumnya, aparat kepolisian menggerebek tiga gudang pengoplosan di Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, pada Selasa (10/6). Dalam penggerebekan tersebut, ratusan tabung gas ukuran 12 kg dan 3 kg diamankan. Namun para pelaku berhasil melarikan diri, diduga karena telah mengetahui kedatangan petugas, bahkan diketahui mereka menggunakan anjing penjaga untuk mengamankan lokasi.
Puan menyebut maraknya aksi pengoplosan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kebijakan subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan mengorbankan keselamatan rakyat.
"Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini," tegasnya.
Ia juga mengkritisi lemahnya sistem pengawasan terhadap distribusi gas subsidi, mulai dari proses distribusi oleh Pertamina, pengawasan dari Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat di lapangan.
"Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran," jelasnya.
Puan mendorong adanya pembenahan menyeluruh sistem pengawasan LPG bersubsidi, termasuk dengan memanfaatkan teknologi pelacakan dan transparansi data distribusi hingga ke pengecer.
Ia juga mengungkap bahwa sering menerima laporan dari masyarakat terkait isi tabung gas yang tidak sesuai, namun masyarakat tidak tahu harus mengadu ke mana, yang menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan subsidi pemerintah.
"Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini," tuturnya.
Puan menilai perlunya dibentuk satuan tugas lintas kementerian yang mampu merespons cepat setiap indikasi penyimpangan subsidi gas. Ia berharap praktik-praktik seperti pengoplosan dapat diberantas secara tuntas.
"Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi," jelasnya.
"Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil," pungkasnya.
