Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menjadikan penanganan angka anak tidak sekolah (ATS) sebagai agenda strategis nasional untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, penurunan angka ATS harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah.
“Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (9/8/2026).
Puan menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah. Negara, kata dia, harus mampu memastikan setiap anak tetap berada dalam sistem pendidikan hingga menuntaskan jenjang pendidikannya.
Menurut Puan, temuan sekitar 6.000 anak diduga putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, yang didominasi faktor rendahnya minat belajar menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia kini semakin kompleks.
Ia menilai persoalan pendidikan tidak lagi hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, maupun akses belajar, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memastikan anak-anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Puan juga menyoroti data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat jumlah ATS di Indonesia mencapai 3.966.858 orang per 1 April 2026. Menurutnya, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, Indonesia berpotensi kehilangan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Karena itu, Puan menilai persoalan ATS tidak dapat dipandang sebagai masalah sektoral semata, melainkan membutuhkan penanganan lintas sektor yang terintegrasi.
Ia pun mendorong pemerintah menyusun grand design nasional penuntasan ATS hingga 2045 sebagai peta jalan yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, hingga pembangunan daerah.
“Grand design perlu memuat target nasional yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, hingga sistem akuntabilitas yang memastikan tidak ada anak keluar dari sistem pendidikan tanpa diketahui dan tanpa diintervensi oleh negara,” ujarnya.
Selain itu, Puan menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar menangani anak yang telah putus sekolah menjadi mencegah anak meninggalkan bangku pendidikan. Menurutnya, diperlukan sistem nasional yang mampu mengidentifikasi anak-anak yang mulai berisiko putus sekolah sehingga intervensi dapat dilakukan sejak dini.
Ia juga meminta data pendidikan diintegrasikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan agar penanganan dilakukan secara terpadu melalui kerja sama sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar penurunan angka ATS menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah pusat, kata dia, perlu memberikan dukungan program dan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil mempertahankan anak tetap bersekolah, sekaligus memberikan pendampingan kepada daerah yang masih memiliki angka putus sekolah tinggi.
“Dengan demikian, menjaga anak tetap bersekolah menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, bukan hanya dinas pendidikan,” katanya.
Puan menambahkan, keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh jumlah sekolah yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan dan kesempatan membangun masa depan.
“Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah dan anak-anak putus sekolah karena keadaan. Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu,” ujar Puan.
Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi berita ini dengan gaya rilis media atau gaya berita kantor berita nasional yang lebih ringkas.
