Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan kabar gembira terkait terputusnya isolasi Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam bentuk interupsi saat Rapat Paripurna DPR hendak ditutup oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
“Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas perjuangan kita bersama. Akhirnya persoalan di Pulau Enggano bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Rieke, yang dikenal luas dengan julukan “Oneng” dari perannya di televisi.
Rieke menjelaskan bahwa kapal pengangkut penumpang dan bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil mencapai Pulau Enggano dini hari tadi, yang menjadi tanda berakhirnya isolasi wilayah tersebut.
Ia juga memberikan apresiasi atas diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juni 2025 yang berfokus pada pembangunan Pulau Enggano.
“Dan tentu saja saya mengapresiasi akhirnya Inpres Nomor 12 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 24 Juni 2025. Namun demikian, pimpinan, kita akhirnya menyadari betapa pentingnya pelabuhan yang akan mengakibatkan isolasi dan juga ketinggalan beberapa daerah yang merupakan Indonesia ini adalah negara kepulauan,” jelasnya.
Dalam interupsinya, Rieke juga menyinggung kondisi 19 pelabuhan yang mengalami pendangkalan di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menyebutkan pelabuhan-pelabuhan yang memerlukan perhatian segera, mulai dari Regional 1 seperti Malahayati, Belawan, Kuala Langsa, hingga pelabuhan di Regional 3 seperti Sampit, Banjarmasin, dan Gresik.
“Tercatat, ada 19 pelabuhan yang mengalami pendangkalan, dan mohon perhatian serta dukungannya,” sambungnya.
Lebih jauh, Rieke mengungkap bahwa terdapat dana yang belum diterima oleh otoritas pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, yang seharusnya bisa digunakan untuk normalisasi pelabuhan.
Tak hanya soal infrastruktur, Rieke juga mengangkat isu hukum dengan mendorong pengusutan dugaan korupsi proyek pengerukan pelabuhan di berbagai daerah.
“Padahal pelabuhan adalah entitas strategis untuk pertahanan keamanan negara, apalagi dalam geopolitik, geoekonomi, dan proxy war perang dagang yang ada saat ini,” terangnya.
“Oleh karena itu, mohon dukungannya, dan kami terus mendukung adanya penegakan hukum atas tindak pidana korupsi paket pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Jateng tahun anggaran 2015, 2016, 2017, Pelabuhan Samarinda Kaltim tahun 2015-2016, Pelabuhan Benoa Bali tahun anggaran 2014-2015 dan 2016, serta Pelabuhan Pulau Pisau Kalimantan Selatan 2013-2016,” lanjut Rieke.
Melalui interupsinya yang substansial, Rieke Diah Pitaloka menegaskan komitmennya terhadap pembangunan wilayah terluar, pengawasan infrastruktur maritim, serta penegakan hukum atas praktik korupsi di sektor pelabuhan yang dinilainya sangat strategis bagi kepentingan nasional.
