Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, demi memulihkan jalur logistik yang terganggu. Penegasan ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pada Minggu (22/6/2025).
Rieke menyebut bahwa upaya ini sangat penting untuk menyelamatkan kehidupan sekitar 4.300 jiwa warga Pulau Enggano yang terdampak secara langsung akibat terganggunya jalur logistik. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak boleh hanya selesai di tahap pertama, namun harus berlanjut hingga alur pelayaran dan dermaga benar-benar berfungsi normal kembali.
Kunjungan tersebut merupakan bentuk konkret perhatian legislatif terhadap persoalan pendangkalan alur pelayaran yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan berdampak signifikan terhadap kelancaran aktivitas bongkar muat, khususnya distribusi barang menuju Pulau Enggano yang sangat bergantung pada pasokan dari Pelabuhan Pulau Baai.
Rieke yang datang bersama tim, disambut oleh General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, S. Joko. Dalam kunjungannya, ia berdialog dengan para operator kapal keruk, pekerja, serta petugas lintas daerah yang terlibat langsung dalam proyek vital ini.
Sementara itu, S. Joko menjelaskan bahwa dua unit kapal keruk yakni CSD Costa Fortuna 3 dan AHT Costa Fortuna 5 telah diturunkan ke Pelabuhan Pulau Baai untuk melaksanakan pengerukan sesuai penugasan dari Kementerian Perhubungan.
“Pengerukan dilakukan efektif selama 20 jam per hari, hanya berhenti untuk pemeliharaan karena medan banyak sampah, batu, dan kayu,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa pada tahap awal, pengerukan ditargetkan mencapai kedalaman minus 4,5 meter sebagai jalur emergensi. Hal ini penting agar kapal-kapal yang selama ini tertahan dapat kembali beroperasi normal untuk keluar-masuk pelabuhan.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi normalisasi distribusi logistik dan barang kebutuhan pokok ke Pulau Enggano, sekaligus bagian dari komitmen negara dalam memastikan keadilan pelayanan infrastruktur bagi wilayah terluar Indonesia.
