Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menegaskan persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Sampit tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah rutin musiman.
Menurutnya, salah satu penyebab utama genangan air saat hujan turun adalah buruknya sistem drainase yang sebagian justru ditutup dan disalahgunakan.
Ketua DPRD Kotim menyebut, banyak ditemukan saluran drainase yang tertutup bangunan maupun dialihfungsikan secara sengaja, khususnya di kawasan pertokoan.
Drainase yang seharusnya menjadi jalur aliran air hujan malah dijadikan lahan parkir atau dibangun permanen di atasnya, sehingga air tidak memiliki ruang mengalir.
“Drainase itu dibuat untuk aliran air, bukan untuk ditutup apalagi dibangun di atasnya. Kalau ada bangunan atau parkiran yang menutup drainase, itu harus dibongkar,” tegasnya, dikutip Jumat (19/12).
Ia menilai, selama ini penanganan banjir di Kota Sampit terlalu sering difokuskan pada normalisasi sungai atau pembersihan saluran, sementara pelanggaran tata ruang dan drainase dibiarkan.
Baca Juga: Layanan KTP-el di Kotim Tetap Lancar di Tengah Lonjakan Permohonan
Padahal, penyumbatan saluran air di pusat kota justru menjadi faktor utama terjadinya genangan saat hujan dengan intensitas.
Politikus PDI Perjuangan Kotim itu mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap bangunan yang berdiri di atas drainase maupun saluran yang ditutup permanen.
“Kalau mau Sampit tidak terendam setiap hujan turun, mau tidak mau drainase harus difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Kepentingan umum harus diutamakan dibanding kepentingan bisnis,” ujarnya.
Rimbun menengaskan bahwa banjir bukan hanya merugikan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan, merusak infrastruktur jalan, dan menurunkan kualitas lingkungan kota.
“Kepada instansi terkait bisa melakukan pembersihan drainase agar air hujan tidak meluap dan menggenangi jalanan kota Sampit,” tukasnya.
