Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait arah pembangunan nasional dalam momentum Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita terus berdoa dan bekerja agar Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, adil, makmur, dan berdaulat," ujar Prof. Rokhmin.
Menurut Prof. Rokhmin, salah satu hal fundamental yang harus dijaga dalam Nota Keuangan dan APBN 2027 adalah kredibilitas fiskal. Ia menegaskan, belanja negara tidak boleh sekadar besar secara nominal, tetapi harus tepat sasaran dan produktif.
"Belanja negara harus benar-benar dialokasikan kepada program yang produktif dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkualitas, menyerap banyak tenaga kerja, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan," tegasnya.
Ia mengingatkan DPR bersama masyarakat perlu mengawal ketat agar setiap rupiah APBN benar-benar on the track. Anggaran, kata dia, harus memberikan multiplier effect, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjawab persoalan pengangguran, kemiskinan, lemahnya daya beli, dan minimnya lapangan kerja layak.
Sebagai Anggota Komisi IV yang membidangi pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan, Prof. Rokhmin juga menilai keberhasilan swasembada pangan tidak boleh berhenti pada beberapa komoditas saja.
"Indonesia harus memperluas kedaulatan dan swasembada pangan pada komoditas strategis lainnya, termasuk kedelai dan bawang putih yang ketergantungannya terhadap impor masih tinggi," ujarnya.
Ia menekankan, paradigma pembangunan pangan juga perlu diubah. Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan para pelaku utama sektor pangan.
"Petani, nelayan, pembudidaya, peternak, dan pekebun sebagai pelaku utama produksi pangan juga harus semakin sejahtera. Produktivitas harus meningkat, tapi pendapatan mereka juga harus naik, dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004.
Prof. Rokhmin turut mengingatkan pemerintah mengenai ancaman El Niño dan musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan panas. Menurutnya, pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak terlambat melakukan mitigasi.
"Pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak kembali terlambat melakukan mitigasi hingga produksi pangan terganggu dan Indonesia terpaksa meningkatkan impor," ungkapnya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret, mulai dari pemanenan air hujan, pembangunan dan revitalisasi embung, perbaikan jaringan irigasi, optimalisasi sumber-sumber air, penyesuaian kalender tanam, hingga adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim.
"Ancaman El Niño tidak berhenti pada penurunan produksi pangan. Ketika produksi berkurang, harga pangan naik, inflasi meningkat, daya beli turun, dan yang paling terpukul adalah kelompok miskin dan rentan. Jadi mitigasi El Niño ini bukan sekadar urusan pertanian, tapi soal stabilitas ekonomi nasional," jelasnya.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Prof. Rokhmin mengatakan bantuan sosial tetap dibutuhkan bagi kelompok rentan. Namun, solusi jangka panjang harus diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif.
"Solusi jangka panjang harus bertumpu pada creating jobs: menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan yang produktif dengan pendapatan yang mampu menghadirkan kehidupan layak dan sejahtera," tegasnya.
Ia menilai pemerintah tidak dapat mengandalkan APBN semata dalam menciptakan lapangan kerja. Peran dunia usaha dan investasi sangat penting sehingga iklim investasi perlu diperbaiki melalui regulasi yang konsisten, kepastian hukum, pelayanan perizinan yang cepat, serta pemberantasan praktik ekonomi biaya tinggi.
Khusus sektor pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, serta perkebunan, Prof. Rokhmin menawarkan empat agenda transformasi yang menurutnya perlu menjadi blueprint pembangunan 2027.
Pertama, meningkatkan skala ekonomi usaha agar petani dan nelayan tidak terjebak pada unit produksi yang terlalu kecil dan tidak ekonomis.
Kedua, menerapkan teknologi modern dan inovasi terkini untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan pendapatan.
Ketiga, membangun integrated supply chain management system dari hulu hingga hilir.
"Pembangunan pangan tidak boleh hanya mengurus produksi on farm, tetapi juga harus memastikan sarana produksi, pembiayaan, pengolahan, industri hilir, packaging, logistik, hingga pemasaran," papar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini.
Keempat, menerapkan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan secara nyata di lapangan, bukan sekadar jargon, teori, atau isi pidato.
Menutup pernyataannya, Prof. Rokhmin mengajak seluruh elemen bangsa melakukan evaluasi besar pada usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Ia menilai kekayaan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, dan potensi sumber daya manusia harus diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
"Kekayaan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, dan potensi bangsa yang luar biasa harus diterjemahkan menjadi produktivitas, industrialisasi, lapangan kerja, daya saing, kedaulatan pangan, serta kesejahteraan rakyat," ujarnya.
"Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi. Pertumbuhan harus berkualitas, inklusif, menyerap tenaga kerja, menyejahterakan rakyat, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan," imbuhnya.
Dengan pengelolaan fiskal yang kredibel, pembangunan pangan dari hulu hingga hilir, mitigasi perubahan iklim yang serius, iklim investasi yang kondusif, serta keberpihakan nyata kepada petani, nelayan, dan wong cilik, Prof. Rokhmin meyakini Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan berkelanjutan.
