Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI 2024–2029 Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menegaskan Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri ikan hias dunia berkat kekayaan biodiversitas yang dimiliki. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi nilai ekonomi karena masih terkendala berbagai persoalan dari hulu hingga hilir.
“Potensi Produksi Lestari kita terbesar di dunia. Tapi tingkat pemanfaatannya baru kurang dari 25 persen,” kata Prof. Rokhmin saat menjadi pembicara pada Talkshow Nusapet, Nusahorti 2026 bertajuk “Menuju Puncak Dunia: Akselerasi Industri Ikan Hias Indonesia dalam Kerangka Ekonomi Biru dan SDGs” yang digelar Dewan Ikan Hias Indonesia-WAPHI, di Open Stage Nusatic 2026, dikutip Jumat (19/6/2026),
Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin menyebut Indonesia merupakan pusat keanekaragaman ikan hias dunia. Dari sekitar 1.600 jenis ikan hias yang diperdagangkan dari Indonesia, sebanyak 750 jenis merupakan ikan air tawar. Dengan tingkat pemanfaatan yang masih di bawah 25 persen, menurutnya masih terdapat sekitar 75 persen potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Meski demikian, Indonesia telah menjadi produsen ikan hias terbesar kedua di dunia. Data ITC Trade Map 2024 menunjukkan nilai impor ikan hias dunia mencapai USD 335,1 juta, dengan Indonesia menguasai pangsa pasar sekitar 12–13 persen.
“Saat pasar global tumbuh moderat, ekspor Indonesia masih tumbuh positif. Ini peluang kita perbesar share,” tegasnya.
Menurut Prof. Rokhmin, industri ikan hias memiliki keunggulan karena dapat dikembangkan oleh masyarakat di berbagai daerah, terutama wilayah pedesaan dan luar Pulau Jawa. Sumber produksinya tersebar di laut, sungai, danau, hingga rawa yang menjadi habitat beragam spesies ikan hias bernilai ekonomi.
“Budidaya dan bisnis ikan hias is not ‘a rocket science’,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengembangan industri ikan hias dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan karena mampu menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
“Mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah. Mengurangi kesenjangan kaya vs miskin,” tambahnya.
Selain itu, bisnis ikan hias dinilai mampu menyerap tenaga kerja mulai dari pembudidaya, pengemas, hingga eksportir.
“Dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024, produksi ikan hias nasional didominasi oleh ikan koi, diikuti cupang, komet, mas koki, guppy, angelfish, plati, molly, botia, dan discus. Sementara untuk jenis bernilai ekonomi tinggi, terdapat neon tetra, arwana, oscar, tiger barb, dan danio untuk ikan air tawar, serta clownfish atau nemo, blue tang, kuda laut, lionfish, dan bicolor angelfish untuk ikan laut.
Prof. Rokhmin menegaskan bahwa ikan hias merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dimanfaatkan apabila dikelola secara berkelanjutan.
“Selama dijaga, dia akan terus ada. Ini menunjang Pembangunan Berkelanjutan NKRI dalam kerangka Ekonomi Biru dan SDGs,” ujarnya.
Meski memiliki potensi besar, Prof. Rokhmin mengungkapkan daya saing ikan hias Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP tahun 2024, terdapat enam kendala utama yang mencakup produksi dan benih, pembiayaan, logistik, pasar dan promosi, regulasi, serta sumber daya manusia dan kelembagaan.
Akibat berbagai kendala tersebut, biaya logistik menjadi tinggi, tingkat kematian ikan saat pengiriman meningkat, waktu distribusi lebih lama, hingga nilai ekspor yang belum optimal.
Di pasar global, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa regulasi ekspor yang semakin ketat, tingginya mortalitas ikan saat transit, lemahnya sistem traceability, branding yang belum premium, persaingan regional, serta tuntutan praktik budidaya yang berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan ikan.
Sebagai perbandingan, Prof. Rokhmin mencontohkan keberhasilan Jepang dalam membangun citra premium ikan koi. Pada 2025, ekspor Nishikigoi Jepang mencapai 67.502 ribu dolar AS berkat reputasi kualitas, bloodline yang terjaga, sertifikasi breeder, dan layanan purna jual yang kuat.
“Jepang unggul bukan karena biodiversitas, tetapi kualitas, reputasi breeder, sertifikasi, branding premium, dan tata kelola ekspor. Indonesia punya biodiversitas lebih besar, tetapi perlu memperkuat regulasi, riset, standardisasi, dan promosi global untuk menjadi pemimpin dunia,” tegasnya.
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri ikan hias dunia pada 2045, Prof. Rokhmin menawarkan tujuh arah kebijakan, yakni penguatan riset dan SDM, pembangunan klaster dan desa ekspor, pembenahan tata niaga dan logistik, penguatan pasar dan branding, penerapan prinsip keberlanjutan, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan tata kelola melalui pembentukan “Indonesia Ornamental Fish Incorporated”.
Sebagai anggota DPR RI, Prof. Rokhmin menilai parlemen memiliki tiga fungsi strategis dalam mendukung pengembangan sektor ini, yaitu melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat regulasi, mendukung pembiayaan riset dan infrastruktur, serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengembangan industri ikan hias harus melibatkan kolaborasi model Penta Helix yang mencakup akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media. Target akhirnya adalah menjadikan Indonesia sebagai global ornamental fish hub pada tahun 2045.
Harapan tersebut dinilai realistis karena sejumlah daerah telah membuktikan keberhasilan ekspor ikan hias. Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, misalnya, mampu mengekspor sekitar 2,5 juta ekor ikan mas koki per tahun ke Jepang, Australia, Eropa, dan Afrika Selatan. Selain itu, terdapat empat Kampung Budidaya Ikan Hias yang berkembang di Ciseeng Bogor, Curug dan Bojongsari Depok, Sumberingin Blitar, serta Ketami dan Pesantren Kediri.
Indonesia juga telah menghasilkan berbagai inovasi genetik seperti Guppy Neon dan Koi Metalik hasil rekayasa warna yang menunjukkan kemampuan pengembangan teknologi budidaya nasional.
“Tinggal kita rapikan hulu-hilirnya,” pungkas Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany.
