Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, menyoroti klaim Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait capaian swasembada dan ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas beras.
Ia mempertanyakan validitas data cadangan beras yang disebut mencapai 4,59 juta ton atau tertinggi dalam sejarah.
"Beberapa waktu yang lalu, Pak Menteri juga sampaikan bahwa akan masuk beras impor dari Amerika, bahwa itu adalah beras kategori khusus. Kemudian juga ada berita bagus, kita akan ekspor beras ke Saudi. Ini juga saya mohon untuk bisa diberikan penjelasan," tutur Sadarestuwati dalam rapat di Gedung Parlemen, dikutip Kamis (9/4/2026).
Ia menekankan pentingnya transparansi data yang akurat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, data riil terkait stok beras harus dibuka secara jelas kepada publik, terlebih ketika pemerintah menyebut cadangan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.
Sorotan tersebut muncul seiring adanya sejumlah kebijakan yang dinilai tidak selaras dengan klaim kecukupan stok, seperti rencana impor beras di tengah narasi surplus, serta kebijakan ekspor ke negara lain. Hal ini, menurut Sadarestuwati, menimbulkan kebingungan atau “gamang” dalam memahami arah kebijakan pangan nasional.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tantangan di sektor pertanian masih cukup besar, mulai dari penyusutan lahan hingga produktivitas yang belum stabil. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, turut mempertanyakan narasi surplus pangan nasional. Ia menilai kondisi tersebut belum mencerminkan ketahanan pangan yang sejati karena Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor sejumlah komoditas strategis.
Johan memaparkan bahwa gandum masih sepenuhnya diimpor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Selain itu, impor kedelai mencapai 2,5 juta ton, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 300 ribu ton. Ia juga menyoroti defisit gandum sebesar 3,4 juta ton, ketergantungan impor pakan ikan hingga 89 persen, serta impor daging yang berada di kisaran 30–40 persen.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa surplus pangan Indonesia sangat bergantung pada stabilitas global. Ia mengingatkan bahwa gangguan geopolitik dapat berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.
Johan pun menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi krisis pangan jangka pendek, mengingat ketidakpastian global yang masih tinggi dan berpotensi mengganggu rantai pasok pangan nasional.
