Jakarta, Gesuri.id - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, BP Haji yang akan jadi penyelenggara haji 2026 harus belajar dari pengalaman yang sudah-sudah.
Pemerintah mesti disiplin mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Arab Saudi, jangan sampai ada lagi nota diplomatik yang dilayangkan Kerajaan Arab Saudi.
"Harus menjadi perbaikan, agar tidak seperti halnya India dan Pakistan, setelah mendapatkan catatan, mereka dikurangi kuotanya. Kekhawatiran kami adalah kalau ini tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh, maka akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Saudi Arabia," ungkap Selly kepada Inilah.com di Jakarta, dikutip Rabu (25/6).
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
Adapun, lima catatan yang tertuang dalam nota diplomatik itu berkenaan dengan persoalan pendataan, penyelenggaraan perjalanan dari mulai kedatangan, puncak haji, syarikah hingga masalah kesehatan.
"Sementara pemerintah Indonesia tidak mengindahkan itu. Artinya ada sesuatu yang salah, apakah ada miskomunikasi sehingga hasil evaluasi setiap hari atau kesepakatan yang dibuat pemerintah Saudi dengan Indonesia ini tidak diindahkan, atau memang ada hal lain yang menurut kami kita masih belum bisa mengevaluasi secara keseluruhan, karena penyelenggaraan ibadah haji itu kan baru akan ditutup tanggal 18 Juli," tuturnya.
Terkait pelaksanaan istithaah atau pemeriksaan kesehatan, ia mengatakan, kebijakan pemerintah Arab Saudi sebenarnya sudah jelas, yaitu dalam rangka penyelenggaraan visi tahun 2030, mereka menginginkan keamanan dan keselamatan jemaah seluruh dunia harus betul-betul dilayani dengan baik.
Maka, sambung dia, keberadaan syarikah-syarikah yang sudah bekerja sama dan sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dapat dilakukan MoU secara jelas dengan pemerintah Indonesia.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengusulkan, agar tahun depan ada kloter khusus yang hanya berisikan lansia saja.
"Artinya ke depan kemungkinan besar lansia ini tidak harus disebarkan di masing-masing kloter, tapi mungkin bisa dikanalkan dalam artian bisa digabungkan dalam satu kloter yang memang khusus lansia. Kita ketahui jumlah petugas haji Indonesia ini kan sangat terbatas. Kalau di setiap kloter ada lansia, sementara lansia tersebut ada yang tidak didampingi oleh keluarganya, maka itu menjadi tanggung jawab kewajiban dari KBIHU-nya atau dari ketua kloter atau dari petugas-petugas PPIH kloter," jelas Selly.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Dia menjelaskan, dalam satu PPIH kloter terdapat lima orang yang terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah haji, dua tenaga nakes, dan satu dokter. Sementara satu kloter terdapat 400 lebih jemaah.
"Kalau ada lansia yang tanpa pendamping, siapa yang akan ngurus itu? Apalagi kalau dia tidak masuk dalam KBIHU. Maksud saya, tercecernya lansia di beberapa kloter tersebut harus menjadi solusi untuk penyelenggaran tahun 2026 yang akan datang," ungkapnya.
Ia mengakui banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti dibenahi. Selly berharap BP Haji nantinya mampu melakukan lobi-lobi serius sehingga kuota Indonesia tidak dikurangi.
