Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan, persoalan syarikah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 murni karena keteledoran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).
Ia cukup gereget, karena Kemenag setiap hari selalu berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi untuk membahas evaluasi seputar haji, namun masih ada saja permasalahan terkait syarikah. Dia bilang, seharusnya Kemenag tidak usah malu untuk akui polemik penempatan jemaah itu bukan kesalahan syarikah.
"Artinya evaluasi itu kan atas masukan dari syarikah yang memang dia merasakan sendiri, pemerintah Indonesia tidak mengindahkan kesepakatan yang dibuat, misalnya memasukkan jemaah tidak sesuai dengan hotel yang sudah ditetapkan," tegas Selly kepada Inilah.com saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6).
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
Selly menambahkan, semestinya pada saat Indonesia mengejar visa untuk kloter diberangkatkan, kemudian ada satu syarikah yang mengalami keterlambatan, maka pemerintah dengan mudah menentukan syarikah-syarikah lain untuk bisa dikeluarkan visanya.
"Otomatis pada saat satu kloter itu harus berangkat, terdiri dari beberapa syarikah, menurut saya kecepatan pemerintah Indonesia agar jemaahnya mendapatkan visa tetapi dengan tersebar di beberapa syarikah, itu sebetulnya kan keteledoran dari kita, bukan keteledoran dari syarikah atau pemerintah Saudi Arabia," kata dia.
Kemudian terkait persoalan pemberangkatan dari Madinah menuju ke Mekkah, dia sebut, tidak mengikuti protap atau prosedural yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi dalam hal ini syarikah.
"Tentu menurut saya, banyaknya syarikah atau sedikitnya syarikah, kalau dari penyelenggara kita tidak siap pasti akan tetap sembraut. Belajar dan berkaca dari hasil pansus hak angket tahun lalu, kita menggunakan hanya satu syarikah saja permasalahannya tetap banyak," ungkap Selly.
Oleh karena itu, Selly mengusulkan agar penyelenggaraan haji tahun 2026, tolok ukur penempatan jemaah berdasarkan wilayah saja.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
"Seperti yang sempat disampaikan oleh kami terutama saya pribadi menyampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, saat evaluasi dengan Amirul Hajj maupun Kemenag, kalau penempatan jemaah itu bisa berdasarkan wilayah artinya embarkasi, maka kejadian seperti ini tidak akan terulang," jelasnya.
Kemudian pemilihan syarikah juga harus selektif. Temuannya di lapangan mengungkap, ada beberapa syarikah yang ternyata baru pertama kali terlibat penyelenggaran haji tapi tetap dipilih pemerintah. Keteledoran ini tidak dapat ditoleransinya.
"Sampai dengan puncak haji, masih banyak jemaah Indonesia yang tidak punya kartu nusuk padahal kartu nusuk itu disiapkan oleh syarikahnya. Artinya untuk syarikah-syarikah yang tidak berprestasi dan belum punya pengalaman harus menjadi catatan kita untuk tidak dipergunakan kembali," tandasnya.
