Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai bahwa sejarah bangsa Indonesia sudah mencatat adanya kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, dalam kerusuhan Mei 1998.
Menurut Selly, hal ini juga ditandai dengan adanya pembentukan Komnas Perempuan.
"Sejarah bangsa ini mencatat bahwa pascareformasi, negara melalui pembentukan Komnas Perempuan, telah mengakui adanya kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, yang dialami oleh perempuan dalam situasi kerusuhan Mei 1998," kata Selly saat dikonfirmasi, Senin (16/6).
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Oleh karena itu, Selly berpandangan kesaksian para korban hingga upaya banyak pihak menghimpun dokumentasi kekerasan seksual perempuan kala itu tidak bisa dihapuskan begitu saja.
"Kesaksian korban dan upaya dokumentasi yang dilakukan oleh banyak pihak, baik negara, LSM, maupun organisasi masyarakat sipil, bukanlah sesuatu yang bisa begitu saja dihapuskan dari ingatan kolektif kita," tegasnya.
Anggota Komisi VIII yang menaungi isu perempuan ini pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas pernyataan yang seolah menyebut tidak pernah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998.
Bagi anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, pernyataan itu dapat kembali melukai korban.
"Pernyataan yang mereduksi fakta sejarah semacam ini sangat rentan melukai kembali para penyintas," kata Selly.
Dia mengajak semua pihak untuk hati-hati ketika berbicara tentang peristiwa traumatik, apalagi jika menyangkut luka yang masih belum benar-benar pulih.
Dia pun menekankan PDI Perjuangan juga berpijak pada prinsip kemanusiaan, keadilan gender, dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Selly selaku kader PDI Perjuangan pun meyakini bahwa pengakuan terhadap kebenaran sejarah merupakan langkah awal yang penting untuk pemulihan korban dan pendewasaan demokrasi.
"Saya berharap semua pihak, terutama pejabat publik, dapat mengedepankan empati, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral ketika berbicara tentang tragedi bangsa," kata Selly.
"Jika pun ada pandangan berbeda, seyogianya disampaikan dalam kerangka dialog konstruktif, bukan dalam bentuk penyangkalan yang dapat menambah beban luka para korban," sambungnya.
