Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina menegaskan pemerintah harus melindungi jemaah umrah serta menjaga stabilitas jemaah haji di tengah konflik Timur Tengah yang membuat ketegangan geopolitik hingga melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Perlu mitigasi komprehensif untuk membawa pulang jemaah umrah dan memastikan keuangan haji tidak terganggu," kata Selly dalam siaran persnya, Selasa (10/3).
BaCa: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Selain itu, Selly menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi sudah merilis beberapa tenggat penting dalam waktu umrah, yakni pengajuan visa umrah pada 19 Maret 2026, batas terakhir jemaah umrah dapat memasuki Arab Saudi pada 2 April 2026, serta kewajiban seluruh jemaah meninggalkan Arab Saudi paling lambat 18 April 2026.
Ini bisa diartikan, usai tanggal tersebut, seluruh aktivitas umrah bakal dihentikan guna mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji.
Di sektor ekonomi, perang rudal antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat hingga blokade Selat Hormuz berdampak nilai tukar terhadap dolar AS menyentuh Rp17 ribu.
Untuk itu, Selly juga mengingatkan pentingnya kesiapan skenario pembiayaan dan logistik apabila terjadi kondisi darurat bila para jemaah harus bertahan lebih lama di Arab Saudi.
“Dana haji harus dijaga keberlanjutannya," kata Selly.
BaCa: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Terakhir, Selly juga menyoroti potensi kendala dalam skenario pemulangan alternatif bila jalur penerbangan utama terganggu yakni dengan dua maskapai utama, Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
“Pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi sejak sekarang, mulai dari koordinasi diplomatik, kesiapan maskapai, hingga skema pembiayaan darurat, agar keselamatan dan kepastian kepulangan jamaah tetap terjamin,” kata Selly
