Jakarta, Gesuri.id – Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius terhadap tata kelola pembiayaan kesehatan di Indonesia. Anggaran dan penanganan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai tidak boleh hanya berfokus pada besaran biaya atau penutupan defisit, melainkan harus berorientasi pada manfaat kesehatan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P.H. Sitorus, menyatakan bahwa persoalan kesehatan nasional tidak dapat dipandang secara terpisah-pisah antara isu anggaran, klaim BPJS Kesehatan, kapasitas fasilitas kesehatan, hingga distribusi tenaga medis.
Menurutnya, seluruh komponen tersebut merupakan bagian dari satu ekosistem utuh yang menentukan efektivitas alokasi sumber daya kesehatan.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"Berapa besar anggaran kesehatan dan biaya yang harus dibayar. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar menghasilkan kesehatan? Ini pertanyaan utama dalam health economics," ujar Sihar kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).
Berdasarkan data Indonesia Health Accounts 2024, total belanja kesehatan Indonesia tercatat mencapai Rp639,9 triliun atau sekitar 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan publik menyumbang 58,5 persen dari total belanja tersebut, sementara pengeluaran langsung dari kantong masyarakat (out-of-pocket spending) masih berada di angka 28,3 persen.
Kendati demikian, tekanan terhadap pembiayaan JKN terus meningkat. Memasuki pertengahan tahun 2026, klaim pembayaran BPJS Kesehatan mencapai Rp16 triliun per bulan dengan potensi defisit sekitar Rp2 triliun per bulan untuk melayani lebih dari 284 juta peserta.
Sihar menegaskan bahwa solusi atas tekanan finansial tersebut bukan sekadar menambah anggaran, melainkan mengubah pendekatan pembiayaan dari paying for sickness (membayar orang sakit) menjadi investasi kesehatan yang preventif.
"Setiap ada tekanan JKN, lalu mencari tambahan uang, jangan seperti itu. Kita harus tahu penyakit apa yang paling banyak menyerap biaya. Anggaran harus lebih kuat di sektor hulu, pelayanan primer, deteksi dini, dan penanganan penyakit kronis," tuturnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan kasus hipertensi dan diabetes. Jika tidak dideteksi sejak dini, kedua penyakit tersebut berisiko berkembang menjadi komplikasi berat seperti stroke, penyakit jantung, atau gagal ginjal, yang membutuhkan biaya pengobatan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, penguatan Puskesmas, skrining kesehatan, dan sistem rujukan harus terintegrasi dalam satu rantai pembiayaan yang efektif.
Lebih lanjut, Sihar meminta BPJS Kesehatan agar tidak hanya berfungsi sebagai pembayar klaim (payer), tetapi juga menerapkan prinsip pembelian strategis (strategic purchasing). Mekanisme pembayaran kepada fasilitas kesehatan perlu dirancang sedemikian rupa untuk memberikan insentif terhadap peningkatan mutu layanan dan pencegahan penyakit.
"Penggunaan Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment) juga perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas biaya pada pembiayaan obat dan teknologi medis baru," pungkasnya.
