Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI, Arteria Dahlan mengapresiasi kinerja yang sudah dilakukan Plt Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana. Kendati dua tahun posisi Dirjen hanya dijabat Plt, namun capaian yang dihasilkan luar biasa.
Baca: Nomor 3 Lagi di Pemilu 2024, Hasto: Melekat di Hati Rakyat
Politisi PDI Perjuangan ini melihat, tidak penting Dirjen Imigrasi dijabat Plt, yang penting bisa kerja. Arteria juga mengapresiasi kebijakan second home visa yang diluncurkan Imigrasi.
“Kami apresiasi capaian PNBP-nya Imigrasi, ini kan masih beririsan dengan Covid, tapi capaiannya sudah 208 persen. Kerja-kerja Imigrasi patut diapresiasi. Jadi mau Plt atau nggak Plt, yang penting kerja bener. Saya sih lebih sepakat. Nggak penting Plt atau apa, tapi kerjanya benar,” kata Arteria, dikonfirmasi, Kamis (15/12).
Hal senada juga dikatakan, anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto, mengapresiasi kinerja yang sudah dilakukan Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana. Kendati dua tahun posisi Dirjen hanya dijabat Plt, namun capaian yang dihasilkan luar biasa.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, Plt Dirjen dinilai bekerja maksimal. Dari peningkatan 200 persen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi hingga Rp 4,2 triliun hingga pelayanan ke masyarakat.
“Saya mengapresiasi saat pelaksanaan G20 kemarin. Imigrasi dengan sigap melayani beberapa peserta G20 dengan cukup baik. Walau pun di awalnya pelayanan-pelayanan di awalnya membuat Pak Dirjen marah-marah di Ngurah Rai. Tapi saya kira itu memang sesuatu yang harus dilakukan (marah-marah), bahwa pelayanan kita nggak boleh seperti itu,” kata Wihadi dikonfirmasi, Kamis (15/12).
Sebelumnya, dalam Raker Komisi III DPR dengan Menkumham pada Selasa (13/12) lalu, dengan Menkumham Yasonna H Laoly, sejumlah anggota DPR menanyakan posisi Plt Dirjen yang sudah dua tahun belum juga ada penggantinya.
“Saya menyoal sistem merit. Buktinya 2 tahun Dirjen Imigrasi masih kosong, artinya ini nggak jalan. Ada apa ini?” kata anggota Komisi III DPR, Johan Budi, yang dikutip dari website DPR, Rabu (14/12).
Johan Budi juga menyoroti masih adanya eselon I lain di Kemenkumham yang masih diisi oleh Plt. Dia pun meminta Menkumham untuk segera memilih dari calon di lingkungan Kemenkumham.
“Kok sulit sekali Ditjen Imigrasi mendapatkan orang yang pas. Apakah Pak Menteri banyak intervensi atau apa? Mungkin perlu disampaikan ke Komisi III, mungkin Komisi III bisa membantu, mengatasi persoalan Dirjen Imigrasi,” ungkap Johan Budi.
Menurut mantan jubir KPK itu, sebaiknya Dirjen Imigrasi atau Eselon I di Kemenkumham diduduki orang internal Kemenkumham. Sebab, bisa memacu para pegawai Kemenkumham dalam meniti karier.
“Agar memilih pejabat eselon 1 jangan dari instansi lain. Sudah cukup lah. Dari Kepala Kanwil-Kepala Kanwil yang bagus, kasih kesempatan menempati eselon I. Yang sekarang lagi kosong Dirjen Imigrasi. Kasih kesempatan dari Kumham, mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, pasti cita-cita Dirjen, Sekjen, atau Menteri juga,” ucap Johan Budi menyampaikan saran.
Untuk diketahui, saat ini Dirjen Imigrasi dijabat oleh Plt Widodo Ekatjahjana, yang sehari-hari merupakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Selain Dirjen Imigrasi, kursi Dirjen Kekayaan Intelektual masih diisi oleh Plt, Razilu, yang juga menjabat Irjen Kemenkumham. Juga Dirjen Perundang-undangan yang masih diisi Plt oleh Dhahana Putra. Ada juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkumham yang dijabat Plt Iwan Kurniawan.
Baca: Hasto Tepis Tuduhan Amien Rais soal Gagalnya Partai Ummat
“Eselon 1 masih banyak eselon. Bagaimana dengan merit sistem. Mengapa ini bisa begitu lama. Sementara banyak jabatan yang membutuhkan pejabat yang definitif,” kata anggota Komisi III DPR, SarifudinSuding.
Berikut ini daftar PNBP Imigrasi 10 tahun terakhir:
2014 sebesar Rp 2,9 triliun
2015 sebesar Rp 2,6 triliun
2016 sebesar Rp 1,86 triliun
2017 sebesar Rp 1,87 triliun
2018 sebesar Rp 2,1 triliun
2019 sebesar Rp 2,5 triliun
2020 memasuki pandemi, pergerakan manusia dunia terhenti
2021 memasuki pandemi, pergerakan manusia dunia terhenti
Januari-9 Desember 2022 sebesar Rp 4,2 triliun.
