Tasikmalaya, Gesuri.id — Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kini berada di titik kritis.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, mengungkapkan bahwa kas daerah setempat saat ini dalam posisi nol rupiah. Imbasnya, seluruh kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) lumpuh total sejak awal Juni 2026.
Menurut Kepler, tanda-tanda melemahnya kemampuan fiskal ini sebenarnya sudah mulai terasa sejak awal tahun, salah satunya ditandai dengan tertundanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Mulai Juni ini Pemkot Tasikmalaya sudah tidak punya uang. Kas daerah nol rupiah. Imbasnya, semua kegiatan di OPD dihentikan karena tidak ada anggaran," ujar Kepler kepada Priangan.com, Rabu (10/6/2026).
Baca: Ganjar Ingatkan Kader Banteng se-Jatim: Jaga Uang Rakyat
Kepler menegaskan, krisis keuangan ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan ancaman besar bagi pembangunan kota. Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, target-target strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipastikan akan kandas.
"Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, visi-misi wali kota yang tertuang dalam RPJMD jelas terancam tidak tercapai," cetus politisi legislatif tersebut.
Selain faktor eksternal, Kepler menyoroti tajam borok internal pemerintah daerah, khususnya mandeknya komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan fiskal. Ia menyayangkan sikap Pemkot yang kerap berjalan sendiri tanpa melibatkan DPRD dalam mengambil keputusan strategis, termasuk isu refocusing anggaran.
"Semua kebijakan fiskal daerah sekarang tidak dikomunikasikan dengan DPRD, termasuk rencana refocusing anggaran. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam perencanaan, eksekusi, dan koordinasi anggaran daerah," cecarnya.
Ia menilai, komunikasi di internal eksekutif sendiri pun tampak karut-marut. Koordinasi antara pimpinan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga instansi pengelola keuangan dan aset daerah dianggapnya tidak berjalan optimal.
Bahkan, upaya DPRD untuk meminta klarifikasi terkesan diabaikan. "Badan Anggaran (Banggar) sudah beberapa kali memanggil untuk meminta penjelasan, tapi belum ada tanggapan yang jelas. TAPD seharusnya berkoordinasi serius dengan DPRD," tambashnya.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Guna menyelamatkan Kota Tasikmalaya dari keterpurukan fiskal yang lebih dalam, Kepler mendesak pemerintah daerah segera mengambil dua langkah taktis:
-Jemput Bola ke Pusat: Pemkot harus bergerak cepat dan memperjuangkan kembali skema Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke pemerintah pusat.
- Optimalisasi Aset: Mendorong pemanfaatan aset-aset daerah secara maksimal sebagai sumber pendapatan alternatif, yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi nyata.
"Harus ada langkah konkret untuk memperjuangkan kembali TKD ke pusat. Pemanfaatan aset daerah juga harus dimaksimalkan, karena sejauh ini belum terlihat dampaknya. Kalau tidak, ini bisa menjadi masalah yang jauh lebih besar ke depan," pungkas Kepler.
