Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, menyoroti isu kerusakan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat di tengah polemik film Pesta Babi, serta menilai perdebatan terkait film tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
“Beberapa hari terakhir, meskipun sudah diklarifikasi oleh pemerintah bahwa film Pesta Babi tidak ada larangan dari pemerintah. Tapi saya kira itu ada satu seruan di dalamnya, bahwa ada pengrusakan alam atas nama sumber-sumber energi ataupun pangan yang baru,” ujarnya di sela menghadiri acara pelantikan pengurus PAC se-Kabupaten Situbondo, dikutip Senin (18/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, isu pembukaan lahan maupun eksploitasi sumber daya alam atas nama ketahanan energi dan pangan perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekologis yang merugikan masyarakat.
Menurut Sonny, polemik yang muncul dari film tersebut tidak semestinya hanya dipandang dari sisi kontroversi semata, melainkan harus menjadi ruang refleksi bersama mengenai arah pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
“Nah ini harus menjadi kajian yang mendalam, tidak semuanya kayak gitu itu pasti buruk, tidak begitu, tapi ini justru menjadi sumber dari evaluasi kita bersama,” ucapnya.
Ia menilai, upaya mewujudkan kedaulatan pangan memang merupakan kebutuhan penting bagi Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tetap harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta hak-hak masyarakat yang terdampak langsung.
Sonny menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masyarakat adat maupun keberagaman hayati yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia.
“Jadi sekali lagi, kalau soal kedaulatan pangan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi caranya jangan sampai memberangus hak masyarakat adat, memberangus keanekaragaman hayati kita, dan memberangus hak asasi manusia kita yang lain,” tegasnya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berimbang antara kepentingan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan hidup.
Ia juga menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat tanpa menciptakan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan jangka panjang.
Pernyataan Sonny tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat adat yang kembali menjadi perbincangan setelah polemik film Pesta Babi ramai dibahas di ruang publik dan media sosial.
